Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

Ketua DPRD Kota Malang Soroti APBD dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sugi Hartono by Sugi Hartono
28 Oktober 2026

JAVASATU.COM- Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk menjawab target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memetakan kebutuhan pasar kerja agar warga Kota Malang lebih terakomodasi dalam kesempatan kerja yang tersedia.

Hal itu disampaikan Amithya pada Selasa (27/10/2026). Ia menekankan, pelaksanaan anggaran harus selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Yang penting dalam rancangan APBD berikutnya, secara konstruksi anggaran bisa menjawab tantangan dan indikator yang sudah ditetapkan di KUA-PPAS,” kata Amithya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Foto: Sugi Hartono)

Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebesar 6 persen dan target tingkat kemiskinan sebesar 3,24 persen. Namun, angka target kemiskinan tersebut masih perlu dikonfirmasi kembali. Amithya juga menyinggung target tingkat pengangguran terbuka (TPT), tetapi tidak menyebutkan angka pastinya.

ADVERTISEMENT

Menurut Amithya, penyusunan anggaran juga harus memperhitungkan kebutuhan pembiayaan program dari pemerintah pusat. Perhitungan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah, termasuk program yang pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui mekanisme penggantian biaya atau reimbursement.

“Beberapa pembiayaan harus dihitung secara rinci karena kita mendapatkan beberapa program dari pusat. Contohnya LSDP, yang sistemnya reimbursement, sehingga perlu dihitung untuk menunggu pembayaran dari pusat yang dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Amithya menyoroti perlunya pemetaan menyeluruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data mengenai jumlah perusahaan, dampak keberadaan perusahaan terhadap tenaga kerja lokal, serta potensi pekerjaan yang belum teridentifikasi.

Ia mengatakan, pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah mengetahui sejauh mana warga Kota Malang telah terserap di pasar kerja dan berapa banyak yang masih belum memperoleh pekerjaan.

“Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang itu ada berapa? Kemudian, dampaknya seperti apa terhadap putra daerah. Potensi pekerjaan yang belum terdeteksi juga seberapa banyak. Itu mestinya bisa dipetakan,” kata Amithya.

Ia juga menyoroti keberadaan perusahaan asing yang menerapkan sistem kerja fleksibel atau work from everywhere. Menurutnya, pola kerja tersebut perlu diperhitungkan dalam pemetaan kesempatan kerja karena berpotensi belum tercatat secara menyeluruh dalam data ketenagakerjaan daerah.

“Harapan saya, dari situ kita bisa menjawab berapa persen masyarakat Kota Malang yang masih belum terakomodasi atau belum berhasil mendapatkan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Amithya menambahkan, pertumbuhan investasi juga perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkembangan usaha di Kota Malang. Data investasi, jumlah perusahaan, dan kebutuhan tenaga kerja dinilai perlu dibaca secara terpadu untuk mengetahui kondisi pasar kerja daerah. (har/arf)

Tags: APBDDPRD Kota MalangKota Malangpemerintahan
Previous Post

25 Pelaku Kuliner Gresik Ikuti Sertifikasi BNSP, Ini Tujuannya

Next Post

UNIQLO Hadir di MOG Malang, Ada Promo hingga 1 November 2026

Related Posts

Anggota DPRD Gresik Husnul Aqib Sosialisasikan Perda Miras dan Perlindungan Disabilitas
Berita

Anggota DPRD Gresik Husnul Aqib Sosialisasikan Perda Miras dan Perlindungan Disabilitas

15 November 2026
DPRD Situbondo Tetapkan 23 Raperda dalam Propemperda 2027
Pemerintahan

DPRD Situbondo Sahkan Raperda APBD 2027, Pemkab Diminta Konsisten Jalankan Program

13 November 2026
Bupati Gresik Lantik 32 Pejabat, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
Pemerintahan

Bupati Gresik Lantik 32 Pejabat, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

13 November 2026
Pemkot Malang Petakan ASN untuk Siapkan Pengisian Jabatan Eselon II
Pemerintahan

Pemkot Malang Petakan ASN untuk Siapkan Pengisian Jabatan Eselon II

13 November 2026
DPRD Situbondo Tetapkan 23 Raperda dalam Propemperda 2027
Pemerintahan

DPRD Situbondo Tetapkan 23 Raperda dalam Propemperda 2027

13 November 2026
Gresik Dorong Pembangunan Inklusif, Perempuan dan Laki-laki Punya Hak Setara
Berita

Gresik Dorong Pembangunan Inklusif, Perempuan dan Laki-laki Punya Hak Setara

12 November 2026
Next Post
UNIQLO Hadir di MOG Malang, Ada Promo hingga 1 November 2026

UNIQLO Hadir di MOG Malang, Ada Promo hingga 1 November 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com