JAVASATU.COM-MALANG- Bupati Malang HM Sanusi mengeluhkan hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di anggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Ujungnya orang nomor satu itu memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang untuk lakukan assesmen.
Sanusi menilai, itu karena tidak sebanding pengeluaran yang teralokasi pada APBD. Dan selama ini masih banyak OPD yang ‘gemuk’, namun hasil kerjanya tidak maksimal.
“Saya meminta pak Sekdakab untuk bentuk tim kelembagaan, yang akan lakukan assesmen pada setiap OPD,” ujar, Sanusi, Minggu (14/8/2022).
Jika melihat setiap tahunnya, diungkapkan Bupati Malang, alokasi APBD senilai Rp4 triliun lebih, namun Rp3 triliun diantaranya hanya untuk gaji pegawai. Sedangkan untuk pembangunan hanya Rp600 juta saja, seharusnya paling tidak seimbang penggunaannya.
Kemudian Sanusi memberikan tanggung jawab tim kelembagaan yang dipimpin oleh Sekdakab, untuk melakukan assesmen setiap OPD untuk melihat tenaga dan setiap beban kerja yang ada.
“Berdasarkan laporan dari Sekda saat ini sedang berjalan, dalam melakukan pendataan pada setiap OPD baik jumlah tenaga maupun beban kerja yang diberikan pada setiap personilnya,” kata, Sanusi.
Bahkan tidak hanya pada personel, dikatakan Sanusi, juga pada unit yang dimiliki OPD. Jika masih dianggap selaras dan bisa dilakukan di satu titik, maka tidak perlu membuat unit yang akan menambah atau memperbesar pengeluaran saja.
Sanusi mencontohkan pada Dinas pendidikan, dimana lembaga SDN yang kekurangan murid perlu adanya merger. Karena pengeluaran pada setiap lembaga pendidikan yang muridnya banyak, nilainya sama besar dengan jumlah murid yang jumlahnya sedikit.
“Pengeluaran untuk lembaga pendidikan banyak murid mikir gedungnya, demikian juga yang minim murid juga mikir gedung, untuk mengurangi pengeluaran lebih baik dimerger saja,” imbuh Sanusi menegaskan.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengungkapkan, bahwa saat ini tim kelembagaan sedang melakukan pendataan pada setiap OPD, yang mana nanti hasilnya akan dilaporkan pada bupati.
“Saat ini jumlah pegawai yang berstatus ASN lebih dari 12 ribu mulai dari tenaga kesehatan, guru dan struktural yang ada pada OPD,” urai Nurman.
Jumlah pegawai yang ada itu belum termasuk pegawai Kontrak (PTT) yang jumlahnya tidak kurang dari 10 ribu orang.
“Diharapkan oleh bupati, ke depan setiap OPD melakukan perampingan pada jumlah tenaga yang dimiliki sebagai langka penghematan pengeluaran untuk belanja langsungnya,” tutur, Nurman. (Agb/Saf)
