JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mempercepat proses perbaikan desil untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat kemampuan operator desa dalam mengelola dan mengusulkan pembaruan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial.
Penguatan operator desa tersebut dilakukan melalui pembekalan teknis yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Kediri di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (28/9/2026). Kegiatan difokuskan pada mekanisme pengusulan dan pembaruan desil berdasarkan kondisi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono, mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, mengatakan operator desa memiliki peran strategis dalam mempercepat pembaruan data karena berada dekat dengan masyarakat.
“Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan. Melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga,” kata Subur di sela kegiatan, Senin (28/9/2026).
Desil merupakan peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyaluran program bantuan sosial.
Karena itu, pembaruan data perlu dilakukan ketika terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemkab Kediri mendorong proses tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa dengan dukungan operator yang memahami mekanisme pengusulan di aplikasi SIKS-NG.
“Melalui pembekalan ini, kami ingin petugas memahami mekanisme pembaruan sehingga pengusulan data dari desa dapat dilakukan sesuai kondisi masyarakat,” ujar Subur.
Hingga September 2026, tercatat 24.905 warga Kabupaten Kediri telah mengajukan perbaikan desil. Tingginya jumlah pengajuan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan kapasitas petugas di tingkat desa.
Pembekalan tidak hanya diikuti operator desa. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala seksi kesejahteraan sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) turut mengikuti kegiatan. BPS Kabupaten Kediri juga hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai data dan proses pembaruan.
Operator Desa Juga Dibekali Mekanisme Klarifikasi Bansos
Selain perbaikan desil, peserta pembekalan juga mendapatkan materi mengenai mekanisme pengusulan ulang bagi warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bantuan sosial karena terindikasi atau terafiliasi judi online.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinsos Kabupaten Kediri, terdapat 6.245 penerima bansos yang dihentikan terkait indikasi atau afiliasi judi online.
Bagi warga yang merasa tidak terlibat dan namanya masuk dalam daftar penghentian penerima bansos, tersedia mekanisme untuk menyampaikan sanggahan atau melakukan klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam kegiatan ini juga diberikan pembekalan mengenai mekanisme pengusulan ulang bagi warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bansos,” kata Subur.
Menurut Subur, penguatan operator desa diharapkan membuat proses pembaruan data berjalan lebih efektif karena pemerintah desa menjadi salah satu titik layanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap data kemiskinan yang ada sesuai kondisi riil masyarakat dan nantinya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran,” tegasnya.
Pemkab Kediri terus mendorong pembaruan data secara berjenjang agar informasi mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat dapat terus disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. (kur/arf)
