Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

Kemenkumham Jatim Dorong Kemudahan Berusaha dengan Satu Peta dan Penataan Batas Desa

Sudasir Al Ayyubi by Sudasir Al Ayyubi
11 November 2023

JAVASATU.COM- Pemerintah terus berkomitmen memberikan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi investor yang ingin berinvestasi di berbagai bidang, khususnya dalam perizinan pemanfaatan ruang. Namun, Kanwil Kemenkumham Jatim juga mengupayakan agar kebijakan ini tidak melahirkan obesitas regulasi.

(Foto: Istimewa)

“Hal ini karena setiap pemda didorong untuk membuat peraturan kepala daerah (Perkada) terkait batas desa,” ujar Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FP2HD) Kanwil Kemenkumham Jatim, Yovan Iristian (11/11/2023).

Melalui kebijakan satu peta, terang Yovan, pemerintah menghadirkan informasi geospasial yang lebih akurat. Dengan fokus pada peta bidang perekonomian, kemaritiman, kebencanaan, dan sektor lainnya.

“Awal 2023 lalu kami sempat menggelar koordinasi dengan Pemprov Jatim dan Kemendagri yang menyepakati pentingnya penetapan dan penegasan batas desa sebagai langkah strategis untuk mendukung investasi dan pengembangan wilayah,” jelas Yovan.

ADVERTISEMENT

Yovan juga menjelaskan bahwa menurut Kemendagri, pengaturan terhadap penetapan batas desa dan kelurahan perlu diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masing-masing. Sehingga, lanjut Yovan, saat ini fenomena yang terjadi adalah setiap daerah membuat satu Perkada untuk satu desa. Jumlah Perkada yang diusulkan menjadi sangat banyak.

“Padahal Jatim ini menjadi provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia dengan 8.498 desa dan kelurahan, berarti akan ada Perkada baru sejumlah desa dan kelurahan yang ada,” jelas Yovan.

Hal ini, menurut dia, dapat menimbulkan potensi obesitas regulasi. Karena jumlah Perkada yang ada mencapai ribuan.

“Hal ini tentu tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menginginkan perampingan regulasi dan berpotensi menghambat efisiensi,” tutur Yovan.

Yovan menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim pada periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2023 telah tercatat menerima permohonan dan melaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 1.345 Raperda/ Raperkada.

Dari jumlah itu, 798, lanjutnya, diantaranya atau sebesar 59,3% dari jumlah keseluruhan Permohonan Harmonisasi yang didaftarkan terkait dengan Batas Desa dan Kelurahan.

“Untuk itu kami mengusulkan dua strategi penyederhanaan regulasi, yaitu penggabungan penetapan batas desa dan kelurahan dalam satu Perkada untuk setiap Kabupaten/ Kota atau melalui Pengaturan Per Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota,” terang Yovan.

Yovan berharap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri diharapkan dapat mempertimbangkan strategi penyederhanaan regulasi ini. Karena dapat menjadi langkah mendukung visi dan misi Presiden, mencapai nawacita, serta mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui efisiensi dan efektivitas regulasi di tingkat daerah.

“Kami tentunya berharap dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, penyederhanaan regulasi bisa tercipta di Jawa Timur ini,” harap Yovan.

Sebelumnya, sebagai tindaklanjut dari Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Pada tahun anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Program Penataan Desa di Hotel The Aliante Kota Malang pada tanggal 14 hingga 15 Februari 2023. (*)

Tags: Jawa TimurKanwil Kemenkumham JatimKemenkumham Jatim
Previous Post

Monumen Alutsista sebagai Pengingat Perjuangan TNI Menjaga Keutuhan NKRI

Next Post

Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 105 Perwira Tinggi

Related Posts

Anggota DPRD Gresik Husnul Aqib Sosialisasikan Perda Miras dan Perlindungan Disabilitas
Berita

Anggota DPRD Gresik Husnul Aqib Sosialisasikan Perda Miras dan Perlindungan Disabilitas

15 November 2026
DPRD Situbondo Tetapkan 23 Raperda dalam Propemperda 2027
Pemerintahan

DPRD Situbondo Sahkan Raperda APBD 2027, Pemkab Diminta Konsisten Jalankan Program

13 November 2026
Bupati Gresik Lantik 32 Pejabat, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
Pemerintahan

Bupati Gresik Lantik 32 Pejabat, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

13 November 2026
Pemkot Malang Petakan ASN untuk Siapkan Pengisian Jabatan Eselon II
Pemerintahan

Pemkot Malang Petakan ASN untuk Siapkan Pengisian Jabatan Eselon II

13 November 2026
DPRD Situbondo Tetapkan 23 Raperda dalam Propemperda 2027
Pemerintahan

DPRD Situbondo Tetapkan 23 Raperda dalam Propemperda 2027

13 November 2026
Gresik Dorong Pembangunan Inklusif, Perempuan dan Laki-laki Punya Hak Setara
Berita

Gresik Dorong Pembangunan Inklusif, Perempuan dan Laki-laki Punya Hak Setara

12 November 2026
Next Post
Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 105 Perwira Tinggi

Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 105 Perwira Tinggi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com