JAVASATU.COM-MALANG- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai wajib diakomodasi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Senin (2/6/2025).
Ketua Fraksi PDIP, Abdul Qodir menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama dalam RPJMD. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar gratis di semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
“Putusan ini merupakan perjuangan panjang kami demi pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kompetensi masyarakat. Kami yakin Pemkab Malang mampu menjalankan amanat tersebut dengan mandatory spending 20 persen dari APBD,” tegasnya.
Selain SDM, Fraksi PDIP menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. Adeng, sapaan Abdul Qodir, mendorong diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan jaminan sosial.
Tak hanya itu, isu perubahan iklim, transformasi digital, dan tata kelola pemerintahan yang baik juga disebut harus masuk dalam prioritas RPJMD. Fraksi PDIP meminta komitmen Pemkab Malang untuk menuntaskan target RPJMD 2021–2026, khususnya di sektor kesehatan.
Adeng juga menyoroti kekosongan jabatan di sejumlah perangkat daerah dan sekolah. Menurutnya, kekosongan itu menghambat efektivitas pelayanan publik.
“Kami minta Saudara Bupati segera mengisi kekosongan jabatan, termasuk Kepala SD yang masih banyak lowong,” ujar Adeng yang juga anggota Komisi III.
Di sektor pertanian, PDIP mendorong perbaikan tata kelola untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan persoalan klasik saat panen raya: petani merugi karena tidak adanya pasar yang menyerap hasil pertanian secara optimal.
“Kami minta evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian. Data SPI KPK menunjukkan skor mereka hanya 78,05%, tertinggal dari OPD strategis lain yang mencapai 82%,” tutupnya. (Agb/Arf)