JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai menata ulang skema pembagian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata satuan pendidikan. Upaya ini disampaikan langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, dalam rapat koordinasi evaluasi BOSDA jenjang SMP negeri dan swasta di Aula UPT SMPN 22 Gresik, Senin (17/11/2025).
Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menegaskan bahwa pola pembagian BOSDA yang selama ini diterapkan secara merata tidak lagi relevan. Menurutnya, setiap sekolah memiliki kebutuhan berbeda sehingga pendekatan pemerataan tidak mampu menjawab ketimpangan fasilitas maupun layanan pendidikan.
“Skema BOSDA yang merata perlu dievaluasi karena kebutuhan tiap sekolah tidak sama. Ada sekolah yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada yang sudah cukup. BOSDA harus tepat sasaran,” tegasnya.
Pemkab Gresik juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang diprediksi tertekan pada 2026 akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar. Meski demikian, Gus Yani memastikan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk sektor pendidikan tidak akan dikurangi.
Di sisi lain, besarnya alokasi BOSDA menjadi alasan utama perlunya penataan ulang. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menunjukkan anggaran BOSDA tahun berjalan mencapai:
- SMP Swasta & MTs: Rp20.661.400.000 (242 lembaga)
- SMP Negeri: Rp14.597.490.000 (35 sekolah)
Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Gresik, Syifaul Qulub, menjelaskan bahwa evaluasi akan difokuskan pada penyesuaian skema berbasis kebutuhan riil tiap sekolah, bukan lagi penyamarataan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menambahkan bahwa masukan dari kepala sekolah, MKKS, komite, serta bendahara BOS menjadi bahan utama perumusan skema baru agar lebih adil dan efektif.
Rapat evaluasi ini dihadiri seluruh perwakilan SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, termasuk pengurus MKKS dan komite sekolah. (bas/arf)
