OPINI
Birokrasi Semakin Canggih, Tapi Kenapa Masih Banyak yang Kesulitan?
Oleh: Evika Dwi Anggraini – Mahasiswa Administrasi Publik, FISIP Untag Banyuwangi
(Artikel ini untuk tugas perkuliahan)
Saat ini kita telah memasuki era digital, di mana berbagai aktivitas yang sebelumnya dikerjakan secara manual kini dilakukan dengan bantuan teknologi. Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat cepat. Pemerintah pun semakin gencar mendorong digitalisasi birokrasi sebagai bagian dari perubahan menuju tata kelola yang lebih modern.
Pelayanan publik saat ini dikemas dalam bentuk website, aplikasi, serta sistem online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem tersebut diklaim mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi korupsi, serta meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit.
Namun, di tengah narasi kemajuan teknologi tersebut, muncul pertanyaan penting yang perlu diperhatikan: apakah kemajuan teknologi dalam birokrasi benar-benar memudahkan semua orang, atau justru malah sebaliknya?
Faktanya, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Bukannya memudahkan masyarakat, kemajuan teknologi dalam birokrasi justru membuat sebagian masyarakat masih kebingungan ketika akan mengakses layanan berbasis digital tersebut. Mulai dari kesulitan memahami alur aplikasi, keterbatasan perangkat yang dimiliki, hingga akses jaringan internet yang belum merata di setiap daerah.
Dalam situasi seperti ini, digitalisasi bukan lagi menjadi solusi, melainkan memunculkan permasalahan baru bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan publik.
Tidak hanya itu, pendekatan yang terlalu “korporatis” juga memiliki potensi menggeser makna dasar dari pelayanan publik itu sendiri. Jika dalam dunia bisnis efisiensi dan keuntungan menjadi tujuan utama, maka dalam sektor publik seharusnya keadilan pelayanan dan pemerataan yang lebih diutamakan.
Sayangnya, dalam praktik di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi justru menjadi kelompok yang dirugikan. Masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan berbagai sistem yang tidak mereka pahami tanpa adanya penyuluhan dan pendampingan yang memadai.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Ketika sistem mengalami gangguan atau error, pelayanan publik sering kali ikut terhenti karena semuanya bergantung pada sistem digital tersebut.
Akibatnya, masyarakat kembali mengalami birokrasi yang rumit dan memakan waktu lama, hanya saja dalam bentuk yang berbeda.
Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi birokrasi yang sedang terjadi saat ini cenderung lebih berorientasi pada citra modern dan hasil yang ingin ditampilkan dibandingkan substansi pelayanan itu sendiri. Digitalisasi seolah-olah hanya menjadi simbol kemajuan birokrasi, sementara di sisi lain masih banyak persoalan yang belum terselesaikan.
Ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, hingga kurangnya kesiapan sumber daya manusia menjadi bukti bahwa perubahan yang sedang berlangsung belum sepenuhnya siap diterapkan secara menyeluruh.
Menurut saya, modernisasi birokrasi memang penting. Namun, dalam melakukan perubahan, pemerintah harus berhati-hati dan melihat kondisi nyata di lapangan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek manusiawi dalam menerapkan paradigma korporasi di sektor publik.
Kurangnya kesiapan justru dapat menjadi boomerang dan merugikan banyak pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi golongan yang sudah siap secara teknologi.
Dalam birokrasi, efisiensi memang penting, tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan perkembangan teknologi. Pada dasarnya, pelayanan publik bukan hanya soal cepat atau lambatnya pelayanan, melainkan juga tentang keadilan, kemudahan akses, dan keberpihakan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Jika tidak dilakukan evaluasi secara serius dan bertahap, maka kemajuan birokrasi yang semakin canggih justru dapat memunculkan ketimpangan baru. Hanya mereka yang “melek teknologi” yang mampu menikmati manfaatnya, sementara kelompok masyarakat lanjut usia atau yang tertinggal secara teknologi akan semakin kebingungan dan merasa perkembangan tersebut justru menyulitkan mereka.
Karena itu, pendekatan yang seimbang antara efisiensi dan keadilan menjadi kunci agar paradigma korporasi dalam sektor publik tidak kehilangan esensinya sebagai pelayan masyarakat. (*)
