JAVASATU.COM- Akademisi, TNI, media, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, hingga tokoh masyarakat berkumpul di Kota Malang untuk merumuskan strategi memperkuat kedaulatan negara sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Hasil pembahasan dalam forum lintas sektor tersebut akan dihimpun dalam sebuah buku berisi rekomendasi strategis yang ditujukan sebagai masukan bagi pemerintah.
Forum bertajuk “Kedaulatan Negara Menyongsong Indonesia Emas 2045” itu digelar di Regent’s Park Hotel, Malang, Selasa malam (30/6/2026). Kegiatan merupakan lanjutan dari diskusi yang sebelumnya berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan cakupan peserta yang lebih luas.
CEO Nusadaily Group, Hanan Jalil, mengatakan forum tersebut dibangun sebagai ruang berpikir bersama yang independen untuk menghasilkan gagasan strategis bagi masa depan Indonesia, tanpa terikat kepentingan politik praktis.
“Yang ingin kita lakukan adalah melakukan rekonstruksi terhadap negara, bukan terhadap rezim. Pemerintahan bisa berganti setiap lima tahun, tetapi negara harus tetap berdiri kokoh. Forum ini tidak dibangun untuk membela ataupun menyerang pemerintah tertentu. Yang ingin kita bangun adalah gagasan yang mampu memperkuat bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Hanan.
Menurutnya, tradisi akademik harus menjadi dasar dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disertai argumentasi ilmiah dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Forum tersebut diikuti peserta dari Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI), Korem 083/Baladhika Jaya, Universitas Brawijaya, Karang Taruna Jawa Timur, KNPI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Hindu, Korps Alumni HMI (KAHMI), tokoh senior PMII, serta berbagai unsur masyarakat sipil.
Ketua Umum PISHI, Dr. Wadji, M.Pd., menegaskan akademisi memiliki tanggung jawab menjaga independensi keilmuan dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Sebagai ilmuwan, kita tidak memulai dari pertanyaan siapa yang menjalankan sebuah kebijakan, tetapi apakah kebijakan itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika terbukti membawa kemaslahatan bagi rakyat, tentu patut diapresiasi. Sebaliknya, jika masih ditemukan kekurangan, tugas akademisi adalah memberikan kritik yang konstruktif sekaligus menawarkan solusi,” katanya.
Selain membahas aspek pertahanan, politik, ekonomi, dan hukum, forum juga menyoroti pentingnya bahasa, literasi, budaya, serta narasi kebangsaan sebagai bagian dari penguatan kedaulatan negara di era digital.
“Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah perekat bangsa yang menyatukan ratusan suku dan bahasa daerah di Indonesia. Di era digital, kemampuan berpikir kritis menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dari disinformasi dan propaganda,” ujar Wadji.
Ia menambahkan, sastra juga memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa karena menanamkan nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman.
“Kalau tentara menjaga batas wilayah negara, maka bahasa menjaga batas kebangsaan, sedangkan sastra menjaga kemanusiaan. Ketiganya saling melengkapi sebagai fondasi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Komandan Korem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf. Wahyu Ramadhanus Suryawan, S.Sos., M.M.S., M.Han., mengingatkan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional. Indonesia juga menghadapi perang ekonomi, perang informasi, perang kognitif, hingga perang siber yang memerlukan kesiapan seluruh elemen bangsa.
“Kita harus mulai memikirkan secara serius bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, menguasai teknologi, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi. Semua itu harus dipersiapkan mulai sekarang,” ujarnya.
Menurut Danrem, penguatan kedaulatan negara hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, termasuk akademisi, pemerintah, TNI, media, dan masyarakat.
“Kalau kita ingin menjadi negara yang kuat, kita harus memiliki ekonomi yang kuat, diplomasi yang kuat, teknologi yang maju, dan pertahanan yang tangguh. Kritik kepada pemerintah juga harus disertai solusi yang dapat dilaksanakan. Forum seperti ini diharapkan mampu menghasilkan produk pemikiran yang menjadi masukan bagi negara,” katanya.
Diskusi juga membahas sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Para peserta berpandangan program tersebut memiliki tujuan yang positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi secara ilmiah agar tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Di akhir forum, seluruh peserta sepakat menjadikan diskusi tersebut sebagai wadah kajian berkelanjutan. Pertemuan akan dilaksanakan secara rutin dengan menghadirkan makalah dari berbagai disiplin ilmu secara bergiliran.
Seluruh hasil kajian nantinya akan dihimpun dalam sebuah buku berisi rekomendasi strategis mengenai penguatan kedaulatan negara menuju Indonesia Emas 2045. Buku tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata kalangan akademisi, praktisi, media, organisasi masyarakat, dan unsur pertahanan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik sekaligus memperkaya literasi kebangsaan bagi masyarakat. (arf)
