JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memanfaatkan platform digital berupa WhatsApp dan Gmail. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pendataan yang hingga pertengahan pelaksanaan baru mencapai sekitar 17 persen, sementara sensus dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendopo Gresik, Selasa (30/6/2026). Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses pengisian kuesioner, khususnya bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik di lingkungan Pemkab Gresik.
“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru-guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis. Saya instruksikan lewat Pak Sekda untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via WhatsApp dan Gmail,” ujar Alif.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut akan dibarengi dengan pemantauan berkala. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyampaikan daftar pegawai atau instansi yang belum mengisi kuesioner sehingga masing-masing kepala OPD dapat segera melakukan tindak lanjut.
“Dengan cara ini, petugas BPS bisa lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan yang membutuhkan pendampingan langsung di lapangan,” katanya.
Alif menilai percepatan pendataan sangat penting karena hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah. Sebagai kawasan industri yang terus berkembang, Gresik membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung investasi, pengembangan UMKM, hingga perencanaan pembangunan.
Menurutnya, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, serta sekitar 90 ribu UMKM memerlukan basis data yang valid agar arah pembangunan lebih tepat sasaran.
“Data Sensus Ekonomi ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu kami berharap seluruh pelaku usaha memberikan data yang benar dan jujur,” tegasnya.
Wabup Alif juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak khawatir mengikuti sensus. Ia memastikan data yang dihimpun BPS tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.
“Saya sendiri sudah disensus oleh teman-teman BPS dan menyampaikan data apa adanya. Masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu takut soal pajak atau hal lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, maupun jenis usaha,” tambahnya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan dimanfaatkan untuk memetakan kondisi dunia usaha, mengidentifikasi peluang investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman memastikan seluruh perangkat daerah siap mendukung percepatan pendataan digital agar target pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai secara maksimal.
“Kami siap mendukung percepatan pendataan digital dan menggerakkan seluruh perangkat daerah agar target pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai 100 persen,” ujar Washil. (bas/nuh)
