JAVASATU.COM- Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan menghadapi tantangan sosial seiring tingginya mobilitas penduduk dan semakin beragamnya latar belakang masyarakat. Kondisi ini mendorong Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno meminta kontrol sosial di tengah masyarakat diperkuat.
Danang mengatakan, Kota Malang dihuni masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Selain warga lokal, banyak pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk bekerja, menempuh pendidikan maupun menetap.
Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan kekuatan apabila seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama. Namun, heterogenitas dan mobilitas penduduk juga dapat membawa persoalan sosial yang beragam.
“Kota Malang ini sangat heterogen. Kelompok masyarakat, kemudian sumber warganya juga sangat heterogen. Kita samakan visi, kita bahas apa permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang ini untuk mewujudkan Malang yang semakin baik ke depannya,” kata Danang.
Kapolresta menilai tingginya mobilitas masyarakat menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagai kota pendidikan, Kota Malang terus didatangi masyarakat dari berbagai daerah yang membawa latar belakang dan persoalan masing-masing.
“Kota Malang ini adalah kota pendidikan, salah satu kota pendidikan yang besar di Indonesia. Dengan penduduk yang ada saat ini dan penduduk yang datang, baik itu pulang-pergi sangat besar,” ujarnya.
Danang mengatakan kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Ia mendorong warga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar melalui penguatan kontrol sosial. Menurutnya, setiap orang memiliki kemungkinan menjadi korban maupun pelaku kejahatan.
“Dengan berbagai macam perbedaan, dengan semangat yang hadir, itu bisa disatukan. Ini tinggal bagaimana kontrol sosial dari seluruh warga Kota Malang untuk bersama-sama bisa mereduksi (persoalan),” jelasnya.
Menurut Danang, persoalan keamanan dan sosial tidak dapat sepenuhnya diselesaikan hanya melalui penindakan setelah kejadian. Pencegahan melalui kepedulian dan komunikasi antarwarga juga diperlukan untuk mendeteksi persoalan sejak awal.
Karena itu, Polresta Malang Kota akan memperkuat komunikasi dengan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sambang Pos Kamling bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kegiatan-kegiatan seperti ini juga akan terus kami lakukan melalui Pos Kamling. Kita sambang Pos Kamling bersama dengan Forkopimda. Secara internal juga jalan terus untuk menampung persoalan apa sih, agar segera bisa terselesaikan,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Danang dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Ruang Digital” di Cafe Jeep, Kota Malang, Selasa (11/8/2026) malam.
Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen masyarakat bersama unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan turut disampaikan, mulai dari kekerasan, kemerosotan moral hingga persoalan lingkungan.
Danang menyebut berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi dirinya sebagai Kapolresta Malang Kota yang baru. Ia menegaskan komunikasi dengan masyarakat akan terus dilakukan untuk memetakan persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan maupun masalah sosial yang lebih besar.
Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif masukan dari masyarakat dalam forum tersebut. Ia memastikan berbagai persoalan yang disampaikan akan dipetakan dan ditindaklanjuti Pemkot Malang.
“Semua masukan insya Allah kita akan tindak lanjuti. Karena ini masukannya baik, makanya FGD ini juga satu media yang baik,” ujar Wahyu.
Wahyu menilai pertemuan langsung dengan komunitas menjadi penting karena selama ini komunikasi pemerintah dengan sebagian masyarakat lebih banyak berlangsung melalui media sosial maupun aplikasi pesan.
Menurutnya, pertemuan secara langsung membuat sejumlah persoalan yang sebelumnya belum diketahui pemerintah menjadi lebih jelas dan dapat segera dicarikan solusi.
“Ada permasalahan yang mungkin tidak diketahui, akhirnya menjadi jelas. Permasalahannya juga ada dan insya Allah akan ada solusi,” jelasnya.
FGD tersebut diikuti sejumlah elemen masyarakat, di antaranya MADAS, Pemuda Pancasila (PP), serta berbagai kelompok, komunitas, dan warga Kota Malang. Hadir pula tokoh Malang Raya Suryo Widodo dan Advokat Senior Djoko Tritjahjana. (jup/arf)
