JAVASATU.COM- Sejumlah akademisi, budayawan, dan pengamat politik di Malang menyampaikan pandangan serta catatan terhadap perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai aspek yang dibahas meliputi Asta Cita, Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan kabinet, hingga pengembangan food estate.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mengkaji Indonesia, 2 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang digelar Renaissance Political Research and Studies (RePORT) di Kampung Mahasiswa, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026).
Diskusi menghadirkan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Malang Raya Prof Wahyudi Winarjo, budayawan Malang Bambang AW, Direktur Lembaga Riset Politik dan Hukum PAR Alternatif PAR Andi Saputra, serta Kepala Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Awan Setia Dharmawan.
Prof Wahyudi memberikan pandangan mengenai Asta Cita yang menjadi salah satu landasan visi pembangunan pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Asta Cita memiliki semangat yang baik, namun pelaksanaannya perlu terus dikawal agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.
“Asta Cita mengandung suatu spirit yang sangat bagus. Namun Asta Cita hanya dipakai sebagai, kalau kata Gramsci, sebatas hegemoni ke rakyat. Sehingga ketika nanti ada yang memprotes, akan dijawab setidaknya saya punya cita-cita yang mulia meski belum jalan,” ujar Prof Wahyudi.
Ia juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan PSN. Menurutnya, proyek pembangunan tersebut memiliki tujuan yang baik, namun aspek tata kelola dan pengawasan perlu terus diperkuat.
“Publik sekarang ini juga mengalami ambiguitas respons. Banyak yang tidak suka dengan Prabowo, tetapi kalau diganti masak dia (Gibran). Kita terbelah, psikologi kita terbelah,” paparnya.
Sementara itu, budayawan Malang Bambang AW menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG. Ia berharap program peningkatan gizi dapat berjalan seiring dengan penguatan sektor pendidikan.
“Tidak ada jaminan anak yang diberi MBG nanti akan menjadi profesor. Bahkan baru-baru ini, malah menghasilkan keracunan,” ungkap Bambang.
Menurut Bambang, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menilai persoalan pendidikan perlu ditangani secara lebih menyeluruh.
“Tatanan pendidikan Indonesia tidak mengarah ke sana. Hari ini masih terdapat guru yang hanya digaji Rp300 ribu. Saya ragu permasalahan pendidikan dijawab dengan solusi pemberian nutrisi kepada anak,” katanya.
Bambang juga menyampaikan pentingnya menjaga nilai budaya dalam proses pembangunan. Ia mencontohkan China yang menurutnya mampu mengembangkan pembangunan dengan tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat.
“Manusia Jawa itu manusia yang hebat, arif, bijaksana, serta memiliki harmonisasi diri dalam mewujudkan cita-citanya. Tapi hari ini manusia Jawa kocar-kacir karena tidak pernah lagi dibimbing oleh keluarga yang paham budaya Jawa. Kalau kata Ronggowarsito itu zaman edan,” kata Bambang.
Dari perspektif hukum dan politik, Andi Saputra menyampaikan pandangan mengenai komposisi kabinet pemerintahan saat ini. Ia menyoroti perubahan aturan mengenai jumlah kementerian yang memberikan ruang bagi presiden untuk menyesuaikan susunan kabinet dengan kebutuhan pemerintahan.
Menurut Andi, komposisi kabinet juga perlu memperhatikan kompetensi serta kebutuhan kerja pemerintahan. Ia menilai konfigurasi politik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan.
“Kabinet sekarang itu bukan tim kerja, tapi tongkrongan parpol. Sejak awal anatomi kekuasaan sudah salah. Padahal merit system tidak seperti itu. Komposisi kabinet saat ini tidak sesuai kapasitas, dan problemnya itu sah secara politik,” tegasnya.
Sementara itu, Awan Setia Dharmawan memberikan pandangan dari perspektif sosiologi terkait pelaksanaan PSN di sektor food estate. Kepala Program Studi Sosiologi FISIP UMM tersebut menilai kebijakan itu perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang selama ini telah mengelola lahan di sejumlah daerah yang menjadi bagian dari pengembangan food estate.
“Tanah-tanah di daerah itu bukan tanah kosong, tapi tanah yang memang sudah dikelola sejak lama oleh masyarakat adat. Dan kita harus bisa membentuk atau membuat formula baru melawan bentuk kolonialisasi baru,” tegas Awan.
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi para pemateri untuk menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai masukan itu diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan. (saf)
