JAVASATU.COM- Tenaga Ahli Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Baikuni Alshafa mendorong kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengambil peran lebih aktif dalam merespons persoalan nasional dan mengawal kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Baikuni saat menjadi narasumber Konsolidasi Organisasi Pimpinan Cabang IMM Lamongan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITBAD) Lamongan, Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Relevansi IMM: Dialektika Penggerak Zaman”.
Menurut Baikuni, gerakan mahasiswa tidak boleh berada di pinggiran ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial, politik, dan teknologi, termasuk disrupsi digital, krisis lingkungan, serta persoalan pengangguran. IMM dinilai perlu menjadikan perubahan tersebut sebagai ruang untuk membangun dialog kritis sekaligus menawarkan solusi.
“Sebagai gerakan di era modern kali ini, IMM harus mampu memaknai setiap perubahan sosial, politik, dan teknologi sebagai ruang dialog kritis, tentu dengan terus berlandaskan pada akar ideologis yang tercermin dalam Tri Kompetensi Dasar yaitu: Intelektualitas, Religiusitas, dan Humanitas,” ujar Baikuni di hadapan ratusan kader.
Baikuni mengatakan Tri Kompetensi Dasar IMM perlu diterjemahkan menjadi aksi yang berangkat dari persoalan nyata di tengah masyarakat. Dengan begitu, IMM tidak hanya menjalankan peran sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, tetapi juga dapat menjadi kekuatan alternatif dalam merespons tantangan zaman.
“Tentu disertai dengan kesabaran dan komitmen untuk berproses. Kita punya Trikoda yang harus diselami dan terpatri dalam diri kita. Sehingga ke depan bisa menjawab apa kira-kira relevansi IMM untuk menggerakkan zaman?” jelas Baikuni.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik organisasi sebagai salah satu fondasi agar suara IMM tetap objektif serta memiliki ruang dalam proses pengambilan kebijakan.
Menurutnya, kader IMM juga perlu membuka diri terhadap berbagai ruang pengabdian, termasuk politik, selama tetap membawa nilai dan kepentingan masyarakat.
“Tidak salah jika punya cita-cita menjadi politisi, entah politik kekuasaan atau yang berbasis nilai. Sebab kalau mendidik masyarakat tetapi tidak tahu pintu, maka tidak bisa masuk,” kata Baikuni.
Selain memperkuat kemandirian, Baikuni mendorong IMM membangun aliansi lintas sektor bersama kelompok pemuda dan masyarakat. Aliansi tersebut, kata dia, perlu dibangun secara inklusif serta memperhatikan keberagaman karakter masyarakat.
“Masyarakat kita ini harus berubah. Kalau masyarakat Lamongan itu nelayan atau petani, maka harus paham betul karakteristik masyarakat pesisir. Dengan menguasai kebudayaan masyarakat, maka IMM akan mudah memasuki ruang kebudayaan mereka,” terang Baikuni.
Baikuni berharap kader IMM ke depan mampu menempatkan organisasi sebagai mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk mengawal berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.
Dengan penguatan kapasitas kader, kemandirian organisasi, serta kemampuan membaca persoalan masyarakat, IMM diharapkan tidak hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi turut menghadirkan gagasan dan solusi dalam menjawab persoalan publik. (nuh)
