JAVASATU.COM- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Sukabumi meminta Pemerintah Kota Sukabumi meningkatkan transparansi anggaran dan pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Permintaan tersebut disampaikan puluhan kader PMII saat menggelar aksi di depan Kantor DLH Kota Sukabumi, Jumat (18/9/2026). Ketua PC PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauji mengatakan keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola sekaligus memastikan pelayanan persampahan berjalan secara akuntabel.
“PC PMII Kota Sukabumi tidak menjadikan temuan pemeriksaan tersebut sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu. Namun, adanya temuan BPK mengenai pertanggungjawaban belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus mendapatkan tindak lanjut secara serius, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Fahmi.
Salah satu aspek anggaran yang menjadi perhatian PMII adalah belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah Tahun Anggaran 2025. Menurut Fahmi, berdasarkan dokumen yang menjadi bahan kajian PMII, terdapat pertanggungjawaban belanja BBM senilai Rp486.555.315 yang disebut tercantum dalam catatan pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat.
Menurut Fahmi, belanja BBM tersebut dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT KMPU melalui SPBU RO 215 (34.431.**) berdasarkan perjanjian pembelian BBM untuk kendaraan pengangkut sampah.
Nilai realisasi pembayaran kepada SPBU pada Tahun Anggaran 2025, menurut data yang disampaikan PMII, mencapai Rp1.444.523.400 atau 100 persen dari nilai kontrak.
“Berdasarkan dokumen yang menjadi bahan kajian PC PMII Kota Sukabumi, terdapat permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi yang digunakan untuk operasional kendaraan pengangkut sampah,” ujarnya.
Fahmi menyebut dokumen pemeriksaan yang menjadi bahan kajian PMII mencatat adanya perbedaan antara rekap bukti transaksi DLH dengan database dashboard transaksi real-time SPBU.
“Dalam pemeriksaan tersebut, nomor dan nilai transaksi yang sesuai tercatat sebesar Rp234.799.390,00. Selain itu, terdapat transaksi dengan nomor yang sama namun nilai transaksi berbeda, serta transaksi dengan tanggal, jam dan jenis BBM yang berbeda antara bukti data rekap struk dan kupon SPJ DLH dengan database dashboard transaksi real-time SPBU sebesar Rp435.715.510,00,” terang Fahmi.
Menurut Fahmi, terdapat pula transaksi dalam rekap bukti transaksi DLH yang nomornya berbeda atau tidak terbaca pada database dashboard transaksi real-time SPBU, dengan selisih nilai transaksi sebesar Rp486.555.315.
Ia mengatakan dokumen pemeriksaan tersebut juga memuat rekomendasi agar pertanggungjawaban pembelian BBM Tahun Anggaran 2025 ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
“Pemerintah harus mampu menjawab bagaimana sistem pengawasan belanja BBM dijalankan, bagaimana validitas kupon dan struk diverifikasi, mengapa rekonsiliasi dengan database transaksi SPBU tidak dilakukan secara rutin, serta bagaimana memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi,” kata Fahmi.
PMII Soroti Pengelolaan Sampah
Selain anggaran, PMII meminta Pemkot Sukabumi meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai volume sampah, kapasitas TPA, anggaran, hingga program pengurangan sampah.
Berdasarkan kajian PMII, timbulan sampah di Kota Sukabumi disebut mendekati 200 ton per hari. TPA Cikundul juga menjadi perhatian karena kapasitas dan keberlanjutan pengelolaannya perlu dipersiapkan seiring tingginya volume sampah yang masuk.
Data Pemkot Sukabumi pada 2026 menunjukkan volume sampah berada di kisaran 185-190 ton per hari. Pemerintah juga menyatakan tengah menyiapkan sejumlah strategi pengolahan sampah, termasuk optimalisasi TPS 3R dan penjajakan fasilitas pengolahan dengan kapasitas sekitar 200 ton per hari.
“Bagi PC PMII Kota Sukabumi, angka tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen atau data statistik persampahan. Di balik volume sampah tersebut terdapat konsekuensi terhadap kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, keselamatan warga, kapasitas TPA, serta keberlanjutan pelayanan publik Pemerintah Kota Sukabumi,” ujar Fahmi.
PMII meminta Pemkot Sukabumi membuka data pengelolaan persampahan kepada masyarakat. Data yang diminta antara lain timbulan sampah harian, kapasitas dan sisa daya tampung TPA Cikundul, volume sampah yang masuk setiap hari, anggaran pengelolaan persampahan, serta target dan capaian pengurangan sampah.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong penguatan TPS, TPS 3R dan bank sampah, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah untuk membantu mengurangi beban TPA.
“Pengelolaan sampah harus diuji dari hulu sampai hilir. Pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah menuju TPA, tetapi harus memperkuat pengurangan sampah sejak dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, pendaurulangan, pengolahan hingga pemrosesan akhir,” tegas Fahmi.
Minta Verifikasi Informasi Kopdes
Dalam aksi tersebut, PMII juga meminta DLH dan Pemkot Sukabumi memberikan penjelasan mengenai informasi pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang disebut berada di kawasan hutan lindung.
PMII meminta status kawasan, kesesuaian tata ruang, dasar pemanfaatan, persetujuan lingkungan, serta dokumen terkait dapat diverifikasi secara terbuka.
“PC PMII tidak bermaksud menyimpulkan terlebih dahulu bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum. Namun, apabila lokasi yang dimaksud benar berada dalam kawasan hutan lindung, status dan dasar pemanfaatan kawasan tersebut perlu diverifikasi secara terbuka sebelum kegiatan operasional dilanjutkan,” kata Fahmi.
PMII juga menyampaikan perhatian terhadap keberadaan kandang atau kegiatan peternakan ayam yang disebut berada di tengah atau berdekatan dengan permukiman.
Mereka mendorong DLH melakukan pengecekan terhadap aspek perizinan, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, sanitasi, bau, lalat, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat.
Secara keseluruhan, PMII meminta Pemkot Sukabumi memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran maupun pelayanan persampahan.
Tuntutan tersebut mencakup keterbukaan data persampahan, penguatan fasilitas TPS dan TPS 3R, pengurangan beban TPA Cikundul, tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait belanja BBM, serta penguatan mekanisme pengawasan anggaran.
“PC PMII Kota Sukabumi mendesak Pemerintah Kota Sukabumi untuk membuka hasil tindak lanjut pemeriksaan tersebut kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Publik berhak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, apa hasilnya, bagaimana rekomendasi BPK dilaksanakan, serta apa langkah perbaikan sistem yang dilakukan setelah adanya temuan tersebut,” pungkas Fahmi. (eka/arf)
