JAVASATU.COM- Ateng Sutisna resmi terpilih sebagai Ketua Umum DPP Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) periode 2026-2031. Usai terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) HPDKI 2026, Ateng membawa lima agenda besar untuk memperkuat posisi dan kesejahteraan peternak domba dan kambing.
Lima agenda tersebut mencakup pembangunan satu data HPDKI, penguatan klaster dan usaha kolektif, peningkatan produktivitas serta kesehatan ternak, perluasan pasar sepanjang tahun, hingga pembenahan profesionalisme organisasi.
Ateng mengatakan kepengurusan baru HPDKI tidak boleh berhenti pada agenda internal organisasi. Program kerja harus menghasilkan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh peternak, terutama terhadap pendapatan, efisiensi usaha dan kepastian pasar.
“Kita tidak kekurangan peternak tangguh. Yang masih kurang adalah sistem yang membuat ketangguhan mereka berubah menjadi posisi tawar dan kesejahteraan. HPDKI harus hadir setiap hari melalui data, layanan, pasar, kesehatan ternak, dan pembelaan kebijakan, bukan hanya hadir ketika ada acara,” kata Ateng, seperti dikutip dari beberapa sumber.
Menurut Ateng, Munas HPDKI harus menghasilkan mandat sekaligus kontrak kerja yang terukur. Fokusnya meliputi peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak, kepastian pasar, efisiensi biaya produksi serta regenerasi peternak rakyat.
Ia menilai subsektor domba dan kambing kini berada pada momentum penting. Peternakan rakyat, kata dia, tidak semestinya hanya dipandang sebagai usaha subsisten atau tabungan keluarga, tetapi bagian dari ketahanan protein, kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Pasar Domba dan Kambing Capai Rp18,5 Triliun
Ateng melihat potensi pasar domba dan kambing nasional cukup besar. Kebutuhan ternak antara lain berasal dari pasar akikah, kurban, peluang ekspor ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebutuhan hewan dam haji jemaah Indonesia di dalam negeri.
Ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun. Sekitar 6,3 juta ekor digunakan untuk kebutuhan akikah dan 1,03 juta ekor untuk kurban.
Perputaran ekonomi dari ekosistem tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun per tahun. Namun, besarnya pasar belum otomatis membuat kesejahteraan peternak meningkat.
Ateng menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi peternak rakyat, mulai skala usaha kecil dan tersebar, tingginya biaya pakan, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, panjangnya rantai perdagangan hingga minimnya informasi harga.
Kondisi itu membuat banyak peternak berada pada posisi sebagai penerima harga atau price taker. Peternak kerap menjual ternak hidup melalui rantai perantara sehingga ketika harga turun atau pasokan meningkat, tekanan lebih dulu dirasakan peternak.
“Pasar kita besar, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di kandang peternak. Jangan sampai ekonomi domba dan kambing tumbuh, tetapi peternaknya tetap berada pada posisi paling lemah dalam rantai usaha,” ujarnya, Sabtu (19/9/2026).
Pakan dan Penyakit Jadi Tantangan Peternak
Persoalan pakan juga menjadi perhatian Ateng karena menjadi salah satu komponen terbesar biaya produksi. Perubahan iklim dan cuaca juga dapat memengaruhi ketersediaan hijauan dan sumber air.
Ketergantungan terhadap pakan komersial, menurutnya, berpotensi menekan margin usaha peternak. Karena itu, ia mendorong pengembangan pakan mandiri dan skema usaha yang lebih efisien.
Ateng juga meminta skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyesuaikan karakter biologis usaha peternakan. Siklus penggemukan, kebuntingan, kelahiran hingga pemeliharaan ternak tidak selalu sejalan dengan pola pembayaran kredit konvensional.
“KUR berbasis klaster dengan tenor dan masa tenggang yang menyesuaikan siklus produksi ternak perlu dikembangkan agar pembiayaan benar-benar sesuai dengan karakter usaha peternak,” kata Ateng.
Selain persoalan ekonomi, kesehatan hewan menjadi perhatian penting. Ancaman penyakit seperti Peste des Petits Ruminants (PPR), antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta ORF dinilai dapat mengancam aset peternak jika biosekuriti dan respons penyakit tidak berjalan baik.
Menurut Ateng, kewaspadaan terhadap PPR juga penting untuk menjaga status kesehatan ternak Indonesia sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Peluang ekspor membutuhkan jaminan kesehatan, ketertelusuran dan kualitas ternak.
Domba Padjadjaran G1 Diluncurkan
Dalam Munas HPDKI 2026 juga dilakukan peluncuran Domba Padjadjaran G1 yang dikembangkan sebagai galur komposit melalui persilangan domba Dorper jantan dengan domba Garut betina.
Generasi F1 memiliki komposisi D50:G50. Generasi tersebut kemudian disilangkan kembali dengan domba Dorper jantan sehingga menghasilkan Domba Padjadjaran G1 dengan komposisi D75:G25.
Skema pemuliaan tersebut dirancang untuk menggabungkan kemampuan adaptasi dan karakter reproduksi domba Garut dengan potensi pertumbuhan serta produksi daging domba Dorper.
Pengembangan Domba Padjadjaran G1 diharapkan mendukung efisiensi usaha perbibitan dan penggemukan sekaligus meningkatkan produktivitas ternak.
Peluncuran tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Prof. Rachmat Pambudy, Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita, Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., serta Ketua DPP HPDKI H. Ateng Sutisna.
Pengembangan ternak tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, organisasi peternak dan pemangku kepentingan dalam membangun peternakan berbasis riset dan inovasi.
Lima Agenda Ateng Pimpin HPDKI
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP HPDKI periode 2026-2031, Ateng menetapkan lima agenda yang akan menjadi acuan kepengurusan baru.
Pertama, membangun Satu Data HPDKI yang mengintegrasikan registrasi anggota, populasi ternak, kapasitas pasok, harga, kesehatan ternak hingga transaksi dari daerah sampai pusat.
Kedua, membangun klaster dan usaha kolektif peternak melalui koperasi, BUMDes maupun agregator yang tetap dikendalikan anggota.
Ketiga, menjadikan produktivitas dan kesehatan ternak sebagai layanan dasar organisasi. Programnya meliputi recording, perbaikan bibit, pakan mandiri, biosekuriti, vaksinasi, jejaring tenaga kesehatan hewan hingga sistem respons cepat terhadap penyakit.
Keempat, membangun pasar sepanjang tahun. Pasar kurban dan akikah tetap diperkuat, sekaligus membuka akses pasar dam haji domestik, hotel, restoran dan katering, ritel, produk olahan, perdagangan antardaerah hingga ekspor.
Kelima, memperkuat profesionalisme organisasi melalui indikator kerja yang dapat diperiksa anggota, laporan berkala, audit tahunan, tata kelola konflik kepentingan serta ruang lebih besar bagi pemuda, perempuan dan daerah.
“Ukuran keberhasilannya sederhana, tetapi harus bisa diukur: biaya pakan turun, kematian ternak menurun, produktivitas dan bobot jual naik, informasi harga semakin terbuka, kontrak pasar bertambah, serta semakin banyak anak muda dan perempuan melihat peternakan sebagai usaha masa depan,” ujar Ateng.
Ateng Minta Peternak Tak Jadi Penonton
Ateng juga mengajak seluruh elemen HPDKI menjaga persatuan setelah proses pemilihan kepemimpinan dalam Munas 2026.
Menurutnya, kontestasi kepemimpinan harus menjadi ruang adu gagasan, rekam jejak dan kesiapan melayani peternak. Setelah Munas berakhir, seluruh kekuatan organisasi diminta kembali bersatu untuk memperkuat posisi peternak rakyat.
“Kontestasi harus menjadi adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani. Seusai Munas, siapa pun yang memperoleh amanah wajib merangkul semua kekuatan HPDKI. Peternak rakyat tidak boleh menjadi penonton di organisasinya sendiri,” pungkas Ateng. (eko/arf)
