JAVASATU.COM-MALANG- Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto marah besar karena dalam rapat paripurna agenda Persetujuan Bersama terkait Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 banyak yang tidak hadir atau diwakilkan.
Menurut Wabup Didik, dalam rapat yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Malang tersebut, hampir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mewakilkan ke Sekdin dan ke Kabidnya. Sedang para Camat juga banyak yang di wakilkan ke Sekcamnya juga.
“Padahal yang menggunakan anggaran mereka tetapi saat dilakukan laporan atas penggunaan anggaran mereka semuanya mewakilkan” kata Didik, Senin (27/6/2022).
Didik melanjutkan, hanya sekitar 20 persen Kepala OPD yang hadir, demikian pula Camat banyak yang mewakilkan. Padahal mereka diundang secara resmi oleh DPRD Kabupaten Malang.
“Hal ini menjadikan catatan tersendiri bagi saya, dan semua ini juga akan kami laporkan ke Bupati” ujar Didik.
Dalam undangan tersebut, diuraikan Didik, diundang untuk mendengarkan laporan Bupati atas penggunaan APBD tahun 2021. Justru mereka tidak hadir sendiri dan mewakilkan pada sekretarisnya, karena secara tidak langsung para OPD yang menggunakan atau membelanjakan APBD tersebut.
“Wakil Bupati adalah pengawas dari ASN di lingkungan Pemkab Malang, sedangkan Bupati selaku pembina” imbuh Didik.
Ditanya soal sanksi bagi meraka yang mewakilkan, itu adalah kewenangan Bupati. Karena Wabup tidak berwenang untuk memberikan sanksi.
“Itu menjadi ranah kewenangan Bupati, Wabup hanya melakukan pengawasan dan hasilnya dilaporkan pada Bupati” tegas Didik mengakhiri. (Agb/Saf)
