JAVASATU.COM- Penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor kunci dalam mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kemampuan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan kawasan agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang adaptif sekaligus mendorong kolaborasi lintas daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, saat membuka kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Kampus Satelit Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Kantor Bakorwil III Malang, Rabu (22/7/2026).
“Pembangunan kawasan tidak mungkin berjalan optimal tanpa ASN yang memiliki kompetensi yang tepat. Karena itu, pengembangan kompetensi harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, potensi wilayah, dan tantangan pembangunan sehingga melahirkan ASN yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil,” kata Asep Kusdinar.
Menurut Asep, pola pengembangan kompetensi ASN kini harus berubah dari pendekatan supply driven menjadi demand driven. Artinya, pelatihan tidak lagi sekadar mengikuti program yang tersedia, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan nyata organisasi, karakteristik wilayah, dan target pembangunan daerah.
“Kompetensi ASN harus benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik sehingga mampu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Asep menjelaskan, wilayah kerja Bakorwil III Malang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan metropolitan, pendidikan, industri, ekonomi kreatif, pertanian, pariwisata, hingga pesisir dan kelautan. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu menyusun kebutuhan kompetensi ASN yang berbeda sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
Ia menegaskan, penguatan kompetensi ASN menjadi investasi strategis untuk mendukung pengembangan Malang Raya Megapolitan, yang mengintegrasikan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, beserta kawasan penyangga sebagai pusat pertumbuhan berbasis inovasi, pendidikan, industri kreatif, pariwisata, dan pelayanan publik modern.
“Malang Raya Megapolitan membutuhkan ASN yang mampu berpikir lintas batas administrasi. Mereka harus menjadi penghubung antarpemerintah daerah, mampu menyusun kebijakan bersama, mengorkestrasi kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain mendukung pengembangan kawasan metropolitan, peningkatan kompetensi ASN juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan Koridor Selatan Jawa Timur. Menurut Asep, pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lintas Selatan (JLS) harus diimbangi dengan aparatur yang mampu memfasilitasi investasi, mengembangkan potensi daerah, dan memperkuat ekonomi masyarakat.
“Koridor Selatan tidak cukup dibangun dengan jalan dan infrastruktur. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas ASN agar mampu memfasilitasi investasi, memberdayakan UMKM, mengembangkan potensi lokal, memperkuat hilirisasi produk daerah, dan menghubungkan seluruh potensi tersebut menjadi satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan,” jelasnya.
Dalam paparannya, Asep menyebut empat kompetensi utama yang harus dimiliki ASN masa depan, yakni kemampuan analisis kebijakan, literasi digital dan data, kolaborasi lintas sektor, serta integritas dan adaptabilitas. Kompetensi tersebut dinilai menjadi fondasi birokrasi yang responsif terhadap perubahan sekaligus mampu mempercepat pembangunan daerah.
Ia menambahkan, arah pengembangan kompetensi ASN juga sejalan dengan pengembangan kawasan strategis Jawa Timur, termasuk melalui inisiatif Konsorsium AKSES (Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur) yang digagas Bakorwil III Malang untuk mempercepat pembangunan Koridor Selatan menuju 2045.
“ASN tidak boleh hanya menjadi administrator. ASN harus menjadi economic driver, penggerak kolaborasi, sekaligus katalis pembangunan kawasan. Ketika kompetensi ASN dibangun sesuai kebutuhan wilayah, maka Malang Raya Megapolitan akan semakin kompetitif dan Koridor Selatan Jawa Timur akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Asep.
Kegiatan fasilitasi tersebut menjadi bagian dari penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN Tahun 2027 yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi, karakteristik kewilayahan, dan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur. (nuh)
