JAVASATU.COM- Gagasan menjadikan Malang Raya sebagai kawasan megapolitan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar mendorong dunia usaha menjadi salah satu penggerak utama pembangunan kawasan melalui investasi, inovasi, konektivitas, dan kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Asep di hadapan para pengusaha Malang Raya serta jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu dalam kegiatan Bincang Bisnis Bersama Dahlan Iskan, rangkaian HUT ke-2 Disway Malang di Bakorwil III Malang, Kamis (10/9/2026).
“Posisi pemerintah sejak awal adalah sebagai agen pembangunan. Pemerintah mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mencapai tujuan utama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujar Asep.
Forum tersebut turut dihadiri Dahlan Iskan, tokoh pers dan pengusaha nasional sekaligus pendiri Disway. Dalam dialog bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan Malang Raya, Asep memaparkan gagasan “Fondasi dan Pilar Menuju Malang Raya Megapolitan” dengan semangat integrasi potensi, konektivitas, dan kolaborasi pembangunan.
Menurut Asep, megapolitan harus diposisikan sebagai sarana bersama untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan proyek yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Megapolitan ini harus menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan. Solusinya adalah membangun megapolitan bersama para pihak, khususnya pihak yang paling berperan dalam menggerakkan perekonomian, yaitu pengusaha. Pemerintah memfasilitasi regulasinya,” jelasnya.
Pemerintah Fasilitasi, Dunia Usaha Jadi Penggerak
Asep menilai pembangunan kawasan terintegrasi membutuhkan perubahan paradigma mengenai peran pemerintah. Pemerintah tidak harus menjadi pelaksana seluruh agenda pembangunan, melainkan menciptakan ekosistem yang memungkinkan dunia usaha dan masyarakat bergerak lebih cepat.
Peran pemerintah, kata dia, dapat diarahkan sebagai regulator, fasilitator, koordinator sekaligus katalisator. Sementara dunia usaha menjadi salah satu kekuatan utama dalam menggerakkan investasi, inovasi, perdagangan, pariwisata, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya.
“Kalau kita bicara megapolitan, jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah menyiapkan regulasi dan memberikan ruang. Para pelaku usaha kemudian mengisi ruang tersebut dengan inovasi, investasi, dan aktivitas ekonomi,” kata Asep.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat pembangunan kawasan lebih dinamis, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Pilar Malang Raya Megapolitan Tak Semua Dikerjakan Pemerintah
Asep juga mendorong agar pembentukan pilar Malang Raya Megapolitan banyak melibatkan unsur non-pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki keterbatasan dari sisi mekanisme, birokrasi, kewenangan, hingga penganggaran.
Sebaliknya, dunia usaha memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk merespons peluang, membangun jejaring, mengembangkan inovasi, serta mengambil keputusan bisnis.
Karena itu, diperlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan unsur non-pemerintah dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun pilar ekonomi dan ekosistem kawasan yang membutuhkan kecepatan, inovasi, investasi, serta efisiensi.
“Jangan sampai pemerintah mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih efisien oleh dunia usaha atau pihak non-pemerintah,” ujarnya.
Malang Raya Punya Modal Besar
Asep menyebut Malang Raya memiliki modal kuat untuk dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi. Potensi tersebut mencakup geografis, konektivitas, sumber daya manusia, perguruan tinggi, ekonomi kreatif, digitalisasi, pertanian, pariwisata, hingga sumber daya alam.
Malang Raya saat ini didukung 67 perguruan tinggi, dengan sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Kawasan ini juga memiliki ekosistem digital kreatif, pusat pengembangan startup, serta berbagai potensi ekonomi yang tersebar di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Dari sisi konektivitas, Malang Raya memiliki jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Jalan Tol Pandaan-Malang, pengembangan Tol Malang-Kepanjen, Jalur Lintas Selatan, Bandara Abdul Rachman Saleh, jaringan kereta api, terminal, serta transportasi umum termasuk Trans Jatim.
Potensi tersebut diperkuat sumber daya alam, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan hingga berbagai komoditas unggulan kawasan.
“Modalnya sudah ada. Potensinya sudah ada. Konektivitasnya terus berkembang. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana seluruh potensi itu diorkestrasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutur Asep.
Bukan Sekadar Satukan Wilayah
Menurut Asep, konsep Malang Raya Megapolitan harus mengubah cara pandang terhadap batas administratif Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Ketiga wilayah memiliki karakteristik serta keunggulan masing-masing. Tantangannya adalah menghubungkan keunggulan tersebut agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dan membentuk rantai nilai ekonomi kawasan.
Sektor pariwisata, misalnya, dapat dikembangkan menjadi satu ekosistem perjalanan lintas wilayah. Pertanian dapat dihubungkan dengan industri pengolahan dan pasar modern. Perguruan tinggi dapat menjadi sumber inovasi dan talenta bagi dunia usaha, sedangkan ekonomi kreatif dan digital menjadi pengungkit ekonomi baru.
Di sisi lain, konektivitas menjadi infrastruktur yang menghubungkan seluruh ekosistem tersebut.
Gagasan itu juga mengemuka dalam diskusi Bincang Bisnis. Kadin Kabupaten Malang mendorong kolaborasi bisnis dan digitalisasi untuk mendorong Malang Raya menuju kawasan megapolitan. Sementara PHRI mendorong pengembangan Malang Raya sebagai kawasan wisata terpadu.
Pengusaha Diminta Jadi Subjek Pembangunan
Asep menekankan pentingnya perubahan cara pandang dunia usaha. Jika Malang Raya Megapolitan ingin diwujudkan, pengusaha harus mengambil posisi sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat atau pihak yang menunggu fasilitasi pemerintah.
Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Dahlan Iskan dalam forum Bincang Bisnis yang mendorong pelaku usaha membangun kemandirian bisnis dan tidak menjadikan pemerintah sebagai tumpuan utama pengembangan usaha.
Kehadiran Dahlan juga memberikan perspektif dunia usaha mengenai pentingnya keberanian mengambil peluang, membangun kemandirian, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Kalau pemerintah sudah membuka ruang, memberikan regulasi dan fasilitasi, maka dunia usaha harus bergerak. Jangan menunggu pemerintah mengerjakan semuanya,” kata Asep.
Ia berharap forum Bincang Bisnis Bersama Dahlan Iskan tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi menjadi momentum membangun kesepahaman dan pembagian peran dalam mewujudkan Malang Raya Megapolitan.
“Megapolitan bukan sekadar menyatukan wilayah. Yang lebih penting adalah menyatukan kepentingan, menyatukan potensi, membangun konektivitas, dan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Malang Raya diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai kawasan dengan potensi besar, tetapi berkembang menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi, inovatif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, dengan pemerintah dan non-pemerintah bergerak sesuai peran masing-masing. (nuh/arf)
