JAVASATU.COM- Akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik masih menjadi pekerjaan besar. Pada 2025, capaian sanitasi aman baru mencapai 2,69 persen dari 11.787 rumah tangga, sedangkan target dalam RPJMD 2025-2029 dipatok 23,41 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kini mendorong penanganan berbasis satu data dan satu peta untuk memperjelas wilayah prioritas sekaligus mengarahkan dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk mengejar target tersebut. Kolaborasi dengan perusahaan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar intervensi lebih terarah.
“Anggaran pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi penting, terutama dengan perusahaan melalui program CSR, untuk mempercepat penuntasan persoalan air bersih dan sanitasi,” ungkap Washil.
Hal itu disampaikan Washil saat menghadiri Stakeholder Forum dan Sharing Session 2 Program Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak yang digelar Cempaka Foundation di Hotel Aston Gresik, Kamis (10/9/2026).
Forum bertema “Merangkai Kolaborasi, Menuju Kabupaten Gresik Layak Air Bersih dan Sanitasi” tersebut mempertemukan Pemkab Gresik dengan perusahaan, forum CSR, serta organisasi yang bergerak di bidang air, sanitasi, kesehatan, dan lingkungan.
Washil menegaskan pembangunan sarana air minum dan sanitasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Kualitas layanan, distribusi, pengelolaan limbah, hingga keberlanjutan infrastruktur harus dipastikan setelah proyek selesai.
“Jangan sampai setelah infrastrukturnya dibangun kemudian selesai. Kita harus memastikan layanan, kualitas, distribusi, dan pengelolaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain sanitasi aman, capaian akses air minum di Gresik juga masih menyisakan kesenjangan. Dalam forum tersebut disebutkan akses air minum baru mencapai 45,07 persen, sementara target yang ditetapkan sebesar 78,81 persen.
Washil menilai persoalan air minum dan sanitasi memiliki dampak luas, mulai dari kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, pengurangan kemiskinan, kualitas lingkungan hingga produktivitas.
“Sanitasi aman ini penting untuk kita kolaborasikan bersama. Begitu juga dengan air minum. Masih ada deviasi yang harus kita maksimalkan,” tuturnya.
Menurut Washil, karakter wilayah Gresik yang beragam membuat penanganan air minum dan sanitasi tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama. Gresik memiliki kawasan perkotaan, industri, pesisir, perdesaan, pertanian, perikanan, hingga kawasan yang berkembang pesat.
Karena itu, Pemkab Gresik mendorong pendekatan satu data, satu peta, dan satu intervensi. Data dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat dipadukan untuk memetakan wilayah yang telah terlayani, kawasan yang masih membutuhkan layanan, serta jenis intervensi yang diperlukan.
Data tersebut juga diharapkan menjadi acuan perusahaan dalam menyalurkan program CSR. Dengan pemetaan yang jelas, dukungan perusahaan dapat diarahkan ke wilayah dengan kebutuhan paling mendesak dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Harapannya ada data yang bisa disatukan, kemudian ada skala prioritas yang bisa kita tangani bersama, dan implementasinya bisa dikawal sampai pengawasan,” ujarnya.
Washil juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, persoalan sanitasi bukan hanya menyangkut pembangunan septic tank, jaringan perpipaan, maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tetapi juga kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah domestik.
Ia mencontohkan pembangunan IPAL komunal yang sempat mendapat penolakan masyarakat. Setelah warga memahami risiko sanitasi yang tidak aman terhadap kesehatan dan lingkungan, penerimaan terhadap program tersebut meningkat.
Pengalaman itu, kata Washil, menunjukkan pembangunan infrastruktur harus disertai edukasi. Masyarakat perlu memahami manfaat sekaligus terlibat dalam pengelolaan agar fasilitas yang dibangun dapat bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang.
Sementara itu, Direktur Cempaka Foundation Sarifudin Lathif mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari kolaborasi yang telah dibangun untuk memperluas akses air bersih dan sanitasi di Gresik.
Cempaka Foundation telah menjalankan program air bersih dan sanitasi di Gresik sejak 2021, termasuk di sejumlah wilayah Manyar, Bungah, dan kawasan perkotaan Gresik. Program tersebut mencakup dukungan sambungan rumah dan pengembangan model pengelolaan air berbasis masyarakat.
Salah satu model yang dikembangkan adalah master meter di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar. Melalui model tersebut, masyarakat bersama kelompok pengelola air dapat mengelola layanan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Masalah yang kita hadapi bukan hanya ketersediaan sumber air, tetapi juga infrastruktur jaringan pipanya. Itu yang perlu kita diskusikan bersama,” kata Sarifudin.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, perusahaan, forum CSR, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas penerima manfaat layanan air minum sekaligus memperkuat pengelolaan sanitasi.
Forum tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor industri dan forum CSR.
Sarifudin berharap forum tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Pemetaan kebutuhan yang lebih jelas diharapkan menghasilkan kerja sama konkret agar semakin banyak masyarakat Gresik memperoleh akses air minum dan sanitasi yang layak.
“Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat dan memperkuat posisi penting Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi,” ujarnya. (bas/arf)
