JAVASATU.COM-GRESIK- Fenomena perkawinan anak menjadi salah satu perhatian di Kabupaten Gresik saat ini. Tercatat sebanyak 258 kasus perkawinan anak terjadi pada tahun 2022 lalu. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, akan turun bersama dinas terkait untuk sosialisasi dampak negatif perkawinan anak.
Hal ini terungkap, saat Musyawarah Perempuan Nasional Untuk Perencanaan Pembangunan, Senin (17/4/2023) yang digelar oleh Kementerian PPPA via zoom. Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengikuti zoom bersama Kadis KBPPPA Titik Ernawati, dan para undangan dari perwakilan OPD Gresik dan Sekolah Perempuan di Gresik.
“Nanti kita akan keliling ke SLTA untuk mensosialisasikan hal ini pelan-pelan. Karena di Jawa Timur ini angka perkawinan anaknya cukup tinggi. Maka harus kita sikapi dengan serius agar tidak terjadi generasi masa depan yang stunting,” ujar wabup yang akrab disapa Bu Min itu.
Di depan para audiens, Bu Min juga berkata dalam meminimalisir hal-hal negatif terhadap anak-anak dan perempuan, perlu adanya kolaborasi antar dinas terkait. Oleh karenanya, Bu Min bersedia menjadi mediator dalam menyuarakan aspirasi perempuan di Gresik.
“Mungkin ada yang merasa ini melelahkan, tapi tetap harus kita upayakan demi masa depan anak-anak kita di Gresik.” katanya.
Harapannya, hal ini dapat menjadikan Gresik sebagai kabupaten dengan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA).
Selain perkawinan anak, Bu Min juga menaruh perhatian kepada penyandang disabilitas di Gresik. Ini terlihat dari upaya Pemkab Gresik yang telah memberikan PKH Inklusif dan membuka lapangan kerja khusus penyandang disabilitas.
“Tidak hanya pernikahan anak, saat ini kita juga mengusahakan agar masyarakat penyandang disabilitas dapat hidup dengan nyaman di Gresik.” tandasnya.
Alhasil, terhitung akhir tahun 2022 kemarin, ada sekitar 41 penyandang disabilitas di Gresik yang telah bekerja di bawah naungan 21 perusahaan. Ini menunjukkan bahwa Gresik telah berkomitmen penuh dalam membantu kesejahteraan warganya.
Di waktu yang berbeda, Kadis KBPPPA Titik Ernawati mengatakan akan bergerak senada dengan visi Pemkab Gresik. Diantaranya dalam melakukan pencegahan kekerasan dan upaya perlindungan serta pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan.
“Terciptanya kenyamanan dan keramahan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gresik juga menjadi prioritas program Nawa Karsa milik Pemkab Gresik oleh bapak Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dengan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah,” pungkas Titik.
Sebagai informasi, Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 ini, merupakan upaya yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI. Organisasi-organisasi itu adalah KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan Indonesia Australia, SIGAB dan PKBI.
Dalam musyawarah kali ini, akan berfokus beberapa tema kunci. Diantaranya adalah kemiskinan perempuan, kelayakan perempuan dalam bekerja, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. (Bas/Arf)