JAVASATU.COM-MALANG- Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memasang tanda penyitaan aset terhadap barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pekerjaan Apartemen, Perumahan, Hotel, dan Penyediaan Batu Split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) pada tahun 2017 hingga 2018 silam.
Satgas Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Triyana Setya Putra mengungkapkan, Tim Kejaksaan Agung melakukan penyitaan 10 bidang tanah untuk pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower. Diduga pembangunan apartemen itu fiktif.
“Dan hari ini kita lakukan penyitaan aset Nayumi Sam Tower. Untuk dibawa di persidangan. Mulai hari ini dilakukan pemasangan plang,” terang Triyana Setya Putra, Kamis (7/9/2023).
Terkait dugaan proyek apartemen fiktif, Triyana Setya menegaskan, pembayaran sudah 100 persen, tetapi bangunannya tidak ada.
“Ya diduga fiktif karena hingga kini belum ada pembangunan apartemen. Sementara pembayaran sudah lunas 100 persen,” kata dia kembali menegaskan.
Lebih jauh, Triyana mengungkapkan, aset yang disita ini sebagai barang bukti yang diyakini memiliki hubungan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan PT Graha Telkom Sigma (GTS) mengalami kerugian lebih dari Rp 240 miliar.
“Penyitaan aset ini merupakan langkah signifikan dalam rangka mendukung proses penyidikan kasus korupsi yang sedang berjalan. Penyitaan sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas 1A nomor 26/Pen.Pid.Sus/TPK-SITA/2023/PNSrg tanggal 9 Juni 2023, yang kemudian dikeluarkan surat Perintah Dirdik Jampidsus Kejagung nomor Print-100/Fd.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023. Barang bukti yang disita berupa 10 bidang tanah dengan luas 4975 m2 di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto mengimbau masyarakat untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam upaya memberantas korupsi di semua sektor.
“Tindakan tegas terhadap tindak pidana korupsi adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Eko.
“Kejaksaan RI berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum yang humanis dan memberantas korupsi di semua tingkatan. Kasus ini adalah salah satu bukti nyata dari kerja keras tim penyidik Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” imbuhnya memungkasi. (Dop/Saf)