JAVASATU.COM- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik meningkatkan daya saing melalui akses permodalan, pemanfaatan teknologi produksi, dan pemenuhan legalitas usaha.
Dorongan itu disampaikan Nila saat membuka kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) IKM di Aston Gresik Hotel & Conference Center, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut membahas pengembangan usaha, pemasaran digital, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Menurut Nila, Gresik memiliki potensi IKM di berbagai sektor, mulai dari kuliner dan konveksi hingga industri logam dan permesinan. Namun, pengembangan sektor tersebut perlu didukung akses pembiayaan, mesin produksi sesuai kebutuhan, serta legalitas agar pelaku usaha dapat memperluas pasar dan menjalin kemitraan dengan industri besar.
“Pengembangan IKM perlu didukung dengan akses pembiayaan, teknologi produksi, dan legalitas usaha. Ketiga aspek ini penting agar pelaku usaha dapat berkembang, meningkatkan daya saing, dan membangun kemitraan dengan industri yang lebih besar,” ujar Nila.
Nila juga menyoroti penyaluran KUR secara nasional yang mencapai Rp 260,8 triliun hingga 21 Oktober 2026. Angka tersebut setara 89,93 persen dari target tahunan sebesar Rp 290 triliun.
Ia berharap fasilitas pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh wirausaha baru dan pelaku IKM produktif untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Selain pembiayaan, Nila menyoroti dukungan sarana produksi bagi pelaku IKM. Salah satunya melalui pembangunan Sentra IKM Logam di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Gresik, pada Juli 2026 dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian senilai sekitar Rp 14 miliar.
Menurut dia, fasilitas tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal agar pelaku IKM dapat mengakses mesin produksi modern, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas kemitraan dengan industri besar di Gresik.
Kegiatan WUB IKM itu juga menghadirkan materi kewirausahaan, pemasaran digital, pembiayaan perbankan, dan perizinan usaha. Peserta mendapat kesempatan memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan usaha dan akses terhadap program fasilitasi pemerintah.
Nila menegaskan dukungan terhadap IKM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, kemudahan pembiayaan, serta perluasan kemitraan industri.
“Pelaku IKM perlu memanfaatkan berbagai fasilitas dan program yang telah tersedia, sekaligus terus meningkatkan kualitas usahanya. Dengan dukungan yang tepat dan kemitraan yang kuat, IKM dapat tumbuh serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” katanya. (bas/arf)
