JAVASATU.COM- Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mendorong Ekonomi Pancasila diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pelaku UMKM.
Gagasan itu dituangkan PWNU Jawa Timur melalui forum “Cangkrukan Ekonomi Pancasila: Mengawal UMKM Naik Kelas”. Forum tersebut akan menjadi ruang untuk menguji kebijakan pemerintah dari perspektif pelaku UMKM sekaligus mencari solusi atas berbagai hambatan yang mereka hadapi.
Gus Kikin menilai Indonesia tidak membutuhkan mazhab ekonomi baru. Menurutnya, Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan fondasi yang cukup jelas bagi pembangunan ekonomi nasional.
“Ekonomi Pancasila pada hakikatnya menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Negara tidak boleh hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesempatan, pendapatan, pekerjaan, dan kesejahteraan,” kata Gus Kikin, saat ditemui awak media di Jombang, Minggu (2/8/2027).
Dalam konteks tersebut, UMKM dinilai harus ditempatkan sebagai salah satu aktor utama perekonomian nasional. Kebijakan terhadap UMKM tidak cukup hanya berupa bantuan, tetapi harus memberikan akses yang lebih adil terhadap modal, teknologi, bahan baku, pasar, pendampingan, perlindungan, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Gus Kikin mengatakan forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila akan membahas kebijakan pemerintah secara konkret. Kementerian dan lembaga yang memiliki program terkait UMKM akan dikaji satu per satu, mulai dari pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, digitalisasi, standardisasi hingga akses pasar.
Pertanyaan utamanya, kata dia, adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar memudahkan UMKM berkembang atau justru menambah beban pelaku usaha.
“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional,” tegas Gus Kikin.
Forum tersebut tidak dirancang sekadar menjadi ruang diskusi. Setiap persoalan yang muncul dari pelaku usaha akan dibedah berdasarkan kondisi di lapangan, kemudian dicarikan solusi dan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.
Cangkrukan Ekonomi Pancasila juga akan digelar secara berkala setiap dua bulan dengan lokasi yang berpindah-pindah. Pola tersebut diharapkan membuat forum mampu menyerap persoalan UMKM dari berbagai daerah, bukan hanya dari satu wilayah.
Menurut Gus Kikin, istilah “cangkrukan” dipilih untuk membawa karakter dialog yang egaliter dan terbuka. Pelaku UMKM, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, pemerintah, serta masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, kritik, dan gagasan tanpa sekat birokrasi.
Konsep forum tersebut dirancang dalam satu siklus, yakni mendengar persoalan, membedah kebijakan, menghadirkan kementerian atau lembaga terkait, mencari solusi, merumuskan rekomendasi, mengawal implementasi, hingga mengevaluasi hasilnya.
Gus Kikin menekankan bahwa makna UMKM naik kelas tidak sebatas perubahan skala usaha atau peningkatan omzet. UMKM harus memiliki akses yang lebih kuat terhadap modal, teknologi, bahan baku, tenaga kerja, pasar, pendampingan, perlindungan, pengadaan pemerintah, serta kebijakan perpajakan yang proporsional.
“Naik kelas berarti memberikan UMKM akses yang lebih adil terhadap modal, teknologi, bahan baku, tenaga kerja, pasar, pendampingan, perlindungan, pengadaan pemerintah, dan kebijakan perpajakan yang proporsional,” ujarnya.
PWNU Jawa Timur memandang penguatan UMKM merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun indikator makro.
Ukuran lainnya adalah apakah masyarakat lebih mudah memperoleh pekerjaan, pendapatan meningkat, UMKM semakin berkembang, kesenjangan berkurang, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui Cangkrukan Ekonomi Pancasila, PWNU Jawa Timur ingin membangun jembatan antara persoalan UMKM di lapangan dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Forum tersebut diharapkan dapat memastikan Ekonomi Pancasila tidak berhenti sebagai konsep, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi ekonomi rakyat. (saf)
