JAVASATU.COM- Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), nama KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur yang dinilai mampu menjadi pemersatu di tengah dinamika bursa calon Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang itu disebut memiliki posisi strategis karena berada di tengah berbagai arus dukungan yang berkembang menjelang forum tertinggi NU tersebut.
Ketua IKA PMII Jawa Timur sekaligus mantan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur, H Muslih Hasyim, menilai NU membutuhkan sosok yang mampu merangkul seluruh elemen jam’iyah dan tidak terjebak dalam polarisasi yang berpotensi muncul menjelang Muktamar.
“Jika benar terdapat dua kutub yang cukup kuat antara kubu petahana dan kubu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, maka munculnya figur dari garis tengah justru dapat menjadi penyejuk. NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak terlalu larut dalam polarisasi, tetapi mampu menjadi titik temu bagi seluruh unsur jam’iyyah,” ujar Muslih Hasyim, Kamis (25/6/2026).
Menurut Muslih, Gus Yusuf memiliki modal kuat karena lahir dan tumbuh dari tradisi pesantren, sekaligus memiliki pengalaman organisasi dan politik yang cukup panjang. Kombinasi tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu di tengah berbagai tantangan zaman.
“Ia bukan figur yang lahir dari birokrasi negara, bukan pula bagian dari elit politik praktis yang terlalu dominan. Gus Yusuf tumbuh dari rahim pesantren, menjadi pengasuh pondok pesantren, serta memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam organisasi dan dunia politik,” katanya.
Sebagai pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Gus Yusuf dinilai memahami secara langsung kehidupan warga nahdliyin di tingkat akar rumput. Nilai-nilai pesantren seperti tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (tegak lurus) disebut telah membentuk karakter kepemimpinannya.
“Tradisi pesantren yang sarat dengan nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal telah membentuk karakter kepemimpinannya. Modal kultural seperti ini menjadi penting di tengah kebutuhan NU untuk kembali memperkuat peran keulamaan dan basis jam’iyyah,” ungkap Muslih.
Selain latar belakang pesantren, pengalaman Gus Yusuf di dunia politik juga dinilai menjadi keunggulan tersendiri. Pengalaman tersebut dianggap dapat membantu membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa tanpa harus menggeser NU dari khittah dan jati dirinya sebagai organisasi keagamaan.
“Dalam sejarahnya, NU selalu melahirkan pemimpin yang mampu berdialog dengan negara, namun tetap menjaga kemandirian organisasi. Politik dipahami sebagai sarana memperjuangkan kemaslahatan, bukan tujuan yang harus mengorbankan marwah jam’iyyah,” jelasnya.
Muslih menegaskan, Muktamar NU bukan sekadar ajang perebutan jabatan atau pertarungan politik organisasi. Forum tersebut harus menjadi ruang musyawarah untuk menentukan pemimpin terbaik yang mampu menjaga persatuan dan keberlangsungan perjuangan NU ke depan.
“Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, selama tetap dikelola dalam bingkai ukhuwah dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi,” tegasnya.
Menurutnya, warga nahdliyin tentu berharap PBNU ke depan dipimpin oleh sosok yang memiliki kedalaman tradisi pesantren, keluasan wawasan kebangsaan, serta kemampuan merangkul seluruh elemen organisasi. Dalam konteks itu, nama Gus Yusuf dinilai layak diperhitungkan sebagai salah satu alternatif kepemimpinan.
“Nama Gus Yusuf layak diperhitungkan sebagai salah satu alternatif yang menawarkan jalan tengah bagi masa depan Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi NU, pemimpin terbaik bukanlah mereka yang paling keras bersaing, melainkan mereka yang paling mampu menjaga persatuan jam’iyyah, merawat khidmah para kiai, dan menghadirkan maslahat bagi umat, bangsa, dan negara,” pungkas Muslih. (hoo/arf)
