JAVASATU.COM- Nama Komjen Polisi Karyoto kembali mencuat dalam bursa calon Kapolri di tengah isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri itu dinilai masih memiliki peluang kuat, meski muncul isu keraguan terkait hubungan kekeluargaannya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.
Koordinator Justicia Networking Forum (JNF) Anto Yulianto menilai dinamika tersebut justru dapat membuat posisi Komjem Karyoto semakin diperhitungkan. Menurutnya, rekam jejak, kompetensi, dan pengalaman Komjen Karyoto harus menjadi dasar utama dalam menilai calon Kapolri.
“Komjen Pol Karyoto tetap akan menjadi calon Kapolri meskipun terdapat persepsi atau kekhawatiran terkait potensi ketidaknetralan akibat hubungan kekeluargaan dengan seorang kepala daerah,” kata Anto, Rabu (29/7/2026).
Isu mengenai Komjen Karyoto mencuat setelah muncul pemberitaan dan informasi yang mengaitkan posisi Karyoto dengan hubungan keluarganya dengan Dedi Mulyadi. Dalam informasi tersebut, disebut adanya kekhawatiran mengenai potensi pengaruh hubungan keluarga terhadap netralitas Polri.
Namun, informasi tersebut merupakan isu yang beredar dan belum menjadi pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto mengenai pencalonan Komjen Karyoto sebagai Kapolri.
Anto mengatakan, kekhawatiran terkait hubungan keluarga tidak semestinya menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan calon pimpinan tertinggi Polri. Ia menilai kompetensi, integritas, rekam jejak, serta profesionalisme harus menjadi parameter utama.
“Bagi kami, penilaian terhadap kelayakan calon harus didasarkan pada integritas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut Anto, hubungan kekerabatan secara hukum tidak otomatis menjadi penghalang seseorang untuk menduduki jabatan publik. Sepanjang memenuhi persyaratan, mengikuti prosedur yang sah, serta tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan, hubungan keluarga tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menggugurkan seseorang dari bursa jabatan.
“Hubungan darah atau kekerabatan semata tidak otomatis melahirkan pelanggaran. Selama memenuhi syarat, memiliki kompetensi, melalui prosedur yang sah, serta tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka secara administratif pengangkatan jabatan tersebut dapat dibenarkan,” katanya.
Anto juga menyoroti popularitas Dedi Mulyadi yang semakin kuat di tingkat nasional. Menurutnya, posisi politik KDM yang semakin dikenal publik membuat isu hubungan keluarga dengan Komjen Karyoto ikut menjadi perhatian dalam pembahasan bursa Kapolri.
Dari perspektif politik, kata Anto, pertimbangan mengenai netralitas institusi strategis seperti Polri merupakan hal yang wajar. Namun, keputusan terhadap calon Kapolri tetap harus mengedepankan aspek profesionalitas dan rekam jejak.
“Penolakan calon hanya karena hubungan keluarga juga memiliki risiko politik. Langkah tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih mempertimbangkan kalkulasi politik daripada aspek kompetensi, rekam jejak, dan profesionalitas calon,” tutur Anto.
Di sisi lain, nama Komjen Karyoto dinilai memiliki modal pengalaman yang kuat. Sebelum dipercaya menjadi Kabaharkam Polri, Komjen Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya. Ia juga memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, termasuk pernah bertugas sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Komjen Karyoto resmi menjabat Kabaharkam Polri pada Agustus 2025 setelah sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya. Dalam posisi tersebut, ia menjadi salah satu perwira tinggi Polri yang memegang tanggung jawab strategis dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Anto menyebut dukungan terhadap Komjen Karyoto juga datang dari sejumlah kalangan, termasuk tokoh agama dan intelektual. Menurutnya, dukungan tersebut membuat nama Komjen Karyoto tetap menjadi salah satu kandidat yang diperhitungkan dalam bursa calon Kapolri.
“Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai penggantian Kapolri, nama Komjen Pol Karyoto semakin mendapat dukungan yang menguat dari berbagai perspektif. Ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam bursa calon Kapolri,” ujarnya.
Anto menilai perdebatan mengenai Komjen Karyoto justru menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap sosok yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Polri. Karena itu, isu penolakan terhadap Komjen Karyoto, menurutnya, tidak serta-merta menghapus peluangnya.
“Komjen Pol Karyoto ditolak sebagai calon Kapolri malah akan semakin meroket,” pungkas Anto. (saf)
