JAVASATU.COM-MALANG- Republik Indonesia baru saja kehilangan sosok menteri yang mungkin banyak menginspirasi. Yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo pada Jumat (1/7/2022) lalu.
Namun begitu, sudah sepatutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menentukan sosok yang akan mengganti jabatan tersebut. Tujuannya jelas, agar jalannya pemerintahan terutama agenda reformasi birokrasi di negeri ini tetap berjalan.
Menurut Presiden Direktur (Presdir) Jaringan Satu Indonesia (JSI), Abdul Qodir, saat ini ada dua sosok kuat yang dinilai bisa menggantikan Tjahjo Kumolo untuk menduduki kursi Menpan RB. Kedua nama tersebut adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
“Sepeninggal Pak Tjahjo Kumolo. Pak Hasto (Sekjen PDI Perjuangan) dan Pak Ahmad Basarah saya rasa pantas untuk menggantikan,” ujar pria yang akrab disapa Adeng ini, Minggu (3/6/2022).
Adeng menilai, dua politisi PDI Perjuangan tersebut, punya modal yang sangat mumpuni untuk menjabat Menpan-RB. Menurut aktivis gondrong ini menilai, baik dari segi keilmuan maupun pengalaman berorganisasi, keduanya layak jika ditunjuk untuk menjadi Menpan RB.
“Pak Hasto yang saat ini sebagai Sekjen, dari sisi disiplin keilmuan beliau sangat ideal, pun demikian dengan Pak Ahmad Basarah yang mendalami nilai-nilai Pancasila,” terang Adeng.
Selain itu, ia juga menilai bahwa sebagai mantan aktivis reformasi yang terlibat aktif dalam penggulingan rezim orde baru, sosok Ahmad Basarah juga dikenal sebagai pribadi yang konsisten dalam mengawal agenda reformasi.
“Seperti yang kita ketahui Beliau (Ahmad Basarah) sosok yang konsisten dan penuh tanggung jawab. Ini dapat dibuktikan dari kiprah beliau sebagai pimpinan MPR RI,” imbuh Adeng.
Untuk itu, dirinya berkeyakinan bahwa dengan modal integritas, pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki kedua tokoh politik tersebut, harapan masyarakat Indonesia terkait reformasi birokrasi bakal segera dituntaskan.
Terlebih ia menilai bahwa di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo perlu sosok menteri yang betul-betul berintegritas. Sebab menurutnya, jika tidak, kemungkinan akan berdampak pada mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan politik.
“Di akhir masa akhir jabatan, Presiden Jokowi perlu sosok menteri yang betul betul berintegritas, sebab jika tidak, di tahun-tahun politik seperti ini, di daerah tak menutup kemungkinan ASN akan diseret untuk mensukseskan kepentingan politik pihak tertentu,” pungkas Adeng. (Agb/Saf)