Javasatu,Malang- Bertempat di Ngalam Command Center (NCC) Balaikota Malang, Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, menyaksikan langsung Uji Publik Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Kamis (8/4/2021).
Uji Publik Calon Sekda Kota Malang ini layak mendapatkan perhatian, mengingat uji publik untuk calon Sekda menjadi yang pertama diselenggarakan di Indonesia. Keterlibatan publik dalam proses seleksi penentuan calon Sekda ini dapat menjadi alternatif masyarakat guna mendapatkan informasi, terutama terkait rekam jejak para kandidat.
Walikota Sutiaji mengungkapkan bahwa Sekda Kota Malang yang nantinya terpilih harus mampu menjadi motor organisasi yang memahami makna manajemen dan kepemimpinan. Mengingat peran Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan menjadi leading administrasi pemerintahan.
“Bahwa yang namanya Sekretaris Daerah Kota Malang ini adalah menjadi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Serta menjadi komando secara strategis bagi para ASN,” tutur orang nomor satu di Kota Malang itu.
Tiga kandidat Sekda yang menjalani Uji Publik tersebut antara lain, Erik Setyo Santoso, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang. Handi Priyanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Serta, Subkhan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.
Pada penyelenggaraan Uji Publik ini, Walikota Sutiaji juga meminta agar kompetensi kandidat Sekda ini ditanyakan dan dikaji dengan matang. Dirinya berharap Sekda terpilih memiliki kualifikasi yang akomodatif dan cerdas.
“Yang namanya pemimpin itu ada dua komponen dasar yang harus dimiliki. Satu adalah komponen manajemen, menjadi persyaratan dasar yang harus dimiliki serta harus mampu berkolaborasi. Yang kedua dan yang tidak kalah pentingnya, leadership. Karena kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh Sekretaris Daerah Kota Malang,” tegas Walikota Sutiaji.
Hal tersebut tentunya menjadi konsekuensi logis demi mewujudkan pemerintahan di Kota Malang yang akuntabel dan efisien serta mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan maupun pelayanan publik yang semakin baik. (Dop/Arf)