JAVASATU.COM- Kader Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Gresik mendorong agar calon Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik dinilai berdasarkan kemampuan menjawab persoalan masyarakat. Tiga isu yang menjadi perhatian meliputi penguatan ekonomi keluarga, akses pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan ruang hidup warga.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Dialog Kader bertajuk Figur Ketua PCNU di Abad ke-2 Nahdlatul Ulama Menuju Organisasi Modern di Musala PCNU Gresik, Rabu (28/10/2026). Forum yang digelar menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Gresik itu dihadiri kader Nahdliyin dari berbagai profesi.
Selain kemampuan memahami persoalan masyarakat, calon pemimpin PCNU diharapkan mampu membangun kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan industri, akademisi, komunitas masyarakat, serta media.
Konfercab PCNU Gresik diperkirakan berlangsung pada Desember 2026, meski jadwalnya masih berpeluang bergeser ke 2027. Pelaksanaan konferensi menunggu persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum tersebut akan menentukan kepemimpinan unsur syuriah dan tanfidziyah.
Kader Diminta Memetakan Persoalan Warga
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, M. Sholahuddin, mengawali diskusi dengan meminta peserta mengidentifikasi tiga persoalan terbesar yang dihadapi warga NU di Gresik saat ini dan pada masa mendatang.
“Tiga masalah besar apa bagi warga NU di Gresik saat ini dan mendatang yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan?” tanyanya.
Pria yang akrab disapa Cak Hud itu mengatakan, pemetaan persoalan masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan kader dalam menilai kapasitas calon ketua dan jajaran pengurus PCNU.
“Mungkin setiap dari kita memandang masalah besar dan mendesak itu bisa berbeda-beda. Bahkan, bisa juga sama. Beririsan. Masalah-masalah besar dan mendesak itulah yang harus bisa dijawab oleh ketua dan pengurus NU,” ujar mantan wartawan Jawa Pos tersebut.
Ia melanjutkan, kader dapat menimbang kemampuan setiap figur berdasarkan persoalan yang perlu diselesaikan.
“Nah, dari masalah-masalah besar dan mendesak untuk segera diselesaikan itu, di benak kita masing-masing pun bisa menilai kira-kira figur siapa yang mampu dan tidak mampu,” lanjutnya.
Menurutnya, prinsip kepemimpinan tersebut sejalan dengan kaidah tasharruful imāmi ‘alar-ra‘iyyati manūthun bil-mashlahah, yang berarti kebijakan pemimpin harus berlandaskan kemaslahatan masyarakat.
Ekonomi Keluarga dan Akses Pekerjaan jadi Perhatian
Dalam diskusi, penguatan ekonomi keluarga menjadi salah satu isu yang dibahas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Gresik pada Maret 2025 mencapai 138,55 ribu jiwa atau 9,95 persen. Angka tersebut turun dari 10,32 persen pada Maret 2024, atau berkurang 0,37 poin persentase.
Pada periode yang sama, garis kemiskinan Gresik tercatat Rp 635.154 per kapita per bulan. Angka tersebut merupakan batas statistik untuk mengukur kemiskinan, bukan standar penghasilan layak.
Sebagai respons terhadap persoalan ekonomi, peserta diskusi mengusulkan pemetaan keluarga rentan melalui ranting NU, pendampingan keluarga, pengembangan zakat produktif, serta bantuan akses terhadap program perlindungan sosial.
Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Gresik pada 2025 tercatat 5,47 persen. Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencapai 10,13 tahun.
Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penganggur dalam angkatan kerja, bukan angka khusus pengangguran pemuda. Adapun rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas.
Untuk merespons persoalan tersebut, muncul usulan pendampingan beasiswa, pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri, serta kemitraan magang antara pesantren, sekolah, dan dunia usaha. Jejaring alumni juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas informasi kerja, pendampingan kewirausahaan, dan akses mentor.
Perlindungan Ruang Hidup dan Kolaborasi Lintas Sektor
Persoalan lingkungan dan perlindungan ruang hidup warga turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tercatat 47 kejadian bencana di Gresik sepanjang Januari hingga Maret 2026. Data tersebut mencakup berbagai jenis bencana, dengan cuaca ekstrem dan banjir disebut mendominasi.
Dalam diskusi, peserta mengusulkan agar jaringan NU ikut berperan dalam pemetaan warga rentan, penguatan relawan, serta pendampingan pengaduan masyarakat hingga mendapat tindak lanjut. Akses informasi mengenai program, anggaran, jadwal penanganan, dan bantuan juga menjadi aspek yang dinilai perlu dikawal.
Data kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kebencanaan tersebut menggambarkan kondisi masyarakat atau wilayah Gresik sesuai cakupan masing-masing indikator, bukan khusus warga NU.
Untuk menjawab beragam persoalan itu, calon pemimpin PCNU diharapkan mampu membangun kolaborasi pentahelix. Pemerintah dapat menjadi mitra dalam menghubungkan kebutuhan warga dengan kebijakan, dukungan anggaran, dan pengawasan pelayanan publik.
Sementara itu, dunia usaha dan industri berpotensi membuka akses pelatihan, magang, pekerjaan, pasar bagi usaha masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi. Akademisi dapat membantu pemetaan kebutuhan, penyusunan program, dan evaluasi hasil.
Pesantren, badan otonom, ranting NU, dan komunitas masyarakat dapat menjadi penghubung antara organisasi dan kebutuhan warga. Adapun media berperan memperluas informasi layanan serta mengawal akuntabilitas pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut diharapkan tetap menjaga kemandirian organisasi dan kepentingan masyarakat.
Sejarah Kepemimpinan Ulama Turut Dibahas
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Nur Faqih, memperkaya diskusi dengan memaparkan sejarah kepemimpinan ulama di Gresik. Pembahasannya mencakup Sunan Giri dan keluarganya, Kanjeng Sepuh Sidayu, Mbah Qomaruddin Bungah, hingga era KH Robbach Ma’shum.
Ia mengulas hubungan ulama dan umara dalam menjawab persoalan masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Dalam forum itu juga dipaparkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang disebut menunjukkan lebih dari 84 persen warga Gresik merupakan warga NU.
Dialog tersebut turut mengemukakan sejumlah kriteria calon Ketua Tanfidziyah PCNU Gresik, antara lain memiliki akar pesantren, cakap mengelola organisasi, memiliki jejaring dan kemandirian, terbuka terhadap keahlian serta regenerasi, dan berintegritas.
Pengurus juga diharapkan memiliki keahlian yang saling melengkapi dalam bidang ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan masyarakat, dan tata kelola organisasi. Pembagian tugas, target program, serta evaluasi berkala turut menjadi hal yang dibahas.
Kriteria tersebut merupakan aspirasi yang muncul dalam dialog kader, bukan ketentuan formal pencalonan Ketua PCNU Gresik.
Dialog dipandu Agus Junaidi Hamzah, mantan Ketua PC GP Ansor Gresik yang juga pengurus Banser Jawa Timur. Akademisi Universitas Gresik, Suyanto, yang dijadwalkan menjadi narasumber, tidak hadir dalam kegiatan tersebut. (hoo/arf)
