Javasatu, Batu- Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Batu tahun 2019 mendapat kritikan dari DPRD kota Batu, lantaran serapan APBD kota Batu tahun 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Pembangunan (SILPA) kota Batu mencapai Rp300 Miliiar atau sebesar 30 persen dari total APBD Rp 1 Trilyun. Dewan menilai karena perencanaan kurang matang.
Heli Suyanto Wakil Ketua DPRD kota Batu saat ditemui javasatu di sela-sela acara konsultasi publik, di Balai Kota Among Tani Batu, Senin (24/2/2020) menyebut yang menjadi biang lemahnya penyerapan anggaran itu ada pada dinas teknik, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan.
“Ada beberapa dinas teknik yang menjadi penyebab rendahnya Penyerapan APBD, contohnya DPUPR, Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Akibat lemahnya penyerapan itu rakyat menerima dampak langsung, pembangunan infrastruktur di desa-desa, dikampung-kampung tidak bisa dinikmati secara maksimal” Kata Heli Suyanto.
Anggaran tidak terserap, kata Petani asal Bumiaji itu, karena perencanaannya kurang matang, kurang bagus hingga menyebabkan pelaksanaannya tidak bisa maksimal, kadang-kadang yang nilai tinggi dan harus dilelang, ternyata itu gagal lelang dan tidak ada yang mau menawar.
“Harusnya, pembahasannya itu ada di tahun awal, dengan dilakukan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) tahun 2019, karena menentukan anggaran itu harus dari SBU dulu” jelas Politikus gerindra ini.
Lanjut Heli Suyanto, dengan SBU maka akan mengetahui jalan sekian meter itu kebutuhannya berapa, dan harus bisa menentukan, tapi pada tahun 2019 anggaran yang digunakan itu sifatnya glondongan, akibatnya Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) itu tidak mencukupi
“Kami Berharap tahun 2020 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama benahi dulu sistemnya, perencanaan yang matang. Makanya anggaran tahun 2020 ini kita perbanyak diperencanaan, jika hal itu dijalankan mungkin PAK tahun 2020 tinggal menjalankan saja” ungkapnya.
Lebih jauh Heli Suyanto mengungkapkan, anggaran di dinas kesehatan, terutama pada cukai rokok nomen klatur susah untuk pembuatan SPJ, maka untuk itu tahun 2020 ini waktu pembahasan dengan Timgar dan Bangar DPRD kota Batu dispakati untuk pembayaran BPJS pada masyarakat miskin terutama yang kelas 3 dan diawal tahun ini sudah disediakan 20 ribu peserta BPJS anggarannya Rp 30 Miliar.
“APBD kita di tahun 2019 ada banyak Silpa hampir Rp 300 Miliar lebih, tapi dengan sistem yang akan diperbarui itu. setidaknya sudah 90 persen tahun 2020 terselesaikan termasuk perbaikan jalan di desa-desa” pungkasnya (Yno/Saf)
