Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

Bandel, Di DPUSDA Kab Malang Hanya Segelintir ASN Yang Masuk Kerja Usai Lebaran, Tak Mencapai Kuota WFH

Agung Baskoro by Agung Baskoro
26 Mei 2020

Javasatu,Malang- Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Didik Budi Muljono, ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja usai libur lebaran.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Malang, Nurman Ramdansyah saat melakukan sidak. (Foto : Agung-Javasatu.com)

“Hari ini kami sidak ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Pemkab Malang. Disini ada tiga kepala bidang (Kabid) dan Kepala dinasnya tidak berada di kantornya, yang masuk rata-rata cuma 12,5 persen. Baik ASN maupun yang non ASN” ungkapnya, Selasa (26/5/2020).

Dari keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Malang, Nurman Ramdansyah menyebutkan , di DPUSDA ada 78 pegawai, namun hanya 12,5 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk kerja, dan untuk eselon III  harus tetap masuk kerja.

“Disini hanya 12,5 persen yang masuk, untuk eselon III tidak boleh WFH (work from home) jadi harus tetap masuk kantor” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Dalam aturan di pandemi Covid-19 lanjut Nurman, setidaknya harus 35 persen pegawai yang harus masuk dalam satu kantor itu. Penerapan work from home (WFH) harus dilaksanakan secara bijak. Termasuk penentuan jadwal masuk bagi seluruh pegawai.

“Kebijakan juga harus melihat kondisi di lapangan juga. Seperti halnya di DPUSDA yang banyak kerja di lapangan. Makanya kita ada kebijakan share lokasi. Kalau tidak masuk, nanti akan ditindak lanjuti, tapi kami akan perdalam guna menentukan apakah ini masuk dalam kategori hukuman indisipliner pelanggaran, atau lainnya” terangnya.

Untuk itu, tambah Nurman, dirinya akan melibatkan programmer untuk memastikan benar-benar masuk kerja.

“Untuk memastikan share lokasi saat WFH benar-benar terbukti, kami libatkan programmer. Tugasnya memastikan ini betul atau tidak lokasinya. Yang melakukan itu adalah tim dari diskominfo” pungkasnya. (Agb/Red)

Previous Post

ASN Pemkab Malang Tidak Masuk Kerja Usai Lebaran Di Tindak Tegas

Next Post

Hari Ke-11 PSBB, Di Kab Malang Naik 19 Kasus Positif Covid-19, Total 72 Kasus

Related Posts

Wabup Gresik Gandeng FKPP Permudah Perizinan Pondok Pesantren
Pemerintahan

Wabup Gresik Gandeng FKPP Permudah Perizinan Pondok Pesantren

7 November 2026
DPRD Kota Malang Minta PAD Naik Tanpa Tambah Beban Pajak Warga
Pemerintahan

DPRD Kota Malang Minta PAD Naik Tanpa Tambah Beban Pajak Warga

6 November 2026
Wabup Gresik Minta Perubahan Data SIPD APBD 2027 Diawasi Ketat
Pemerintahan

Wabup Gresik Minta Perubahan Data SIPD APBD 2027 Diawasi Ketat

6 November 2026
Pemkot Malang Terapkan e-BMD, Perketat Pengawasan Aset Daerah
Pemerintahan

Pemkot Malang Terapkan e-BMD, Perketat Pengawasan Aset Daerah

4 November 2026
Pemkab Kediri Prioritaskan Pelayanan Publik dalam APBD 2027
Pemerintahan

Pemkab Kediri Prioritaskan Pelayanan Publik dalam APBD 2027

3 November 2026
Pemkab Kediri Ajukan APBD 2027 Rp 3,147 Triliun, Fokus Ekonomi Kerakyatan
Pemerintahan

Pemkab Kediri Ajukan APBD 2027 Rp 3,147 Triliun, Fokus Ekonomi Kerakyatan

2 November 2026
Next Post

Hari Ke-11 PSBB, Di Kab Malang Naik 19 Kasus Positif Covid-19, Total 72 Kasus

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com