JAVASATU.COM-MALANG- Ditargetkan di tahun 2024 kemiskinan ekstrem jadi 0 persen, sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada Senin (29/8/2022) bertempat di Balai Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
Bahkan, dua staf khusus Presiden Jokowi, Arif Budimanta (ekonomi) dan Sukardi Rinakit (politik) turut terjun langsung dalam paparan dan dialog itu untuk menjawab sejumlah persoalan.
Pesertanya sekitar 150 orang, yang terdiri dari para camat, kades, Badan Permusyawaratan Desa (BMD) dan perangkat desa. Pemkab Malang diwakili Wakil Bupati Didik Gatot Subroto dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula wakil masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Rapat sekitar 2,5 jam itu, diungkapkan Menko, untuk mendekatkan dengan persoalan. Karena Kabupaten Malang termasuk daerah yang tertinggi angka kemiskinannya di wilayah Jawa Timur. Saat ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang mencapai 276 ribu lebih atau 10,5 persen pada 2021. Sedangkan yang miskin ekstrem 24.070 jiwa atau 0,91 persen dari jumlah penduduk. Untuk Jawa Timur, ada sekitar 1,74 juta orang miskin ekstrem.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, target kita 2024 sudah tidak ada lagi warga miskin ekstrem di Indonesia, termasuk di Malang,” ungkap Menko PMK saat memberi arahan pada Musdesus itu.
Adapun golongan yang termasuk miskin ekstrem, diterangkan Menko PMK ialah, masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses kebutuhan dasar, misalnya, kesulitan dalam mendapatkan makanan dan akses air.
“Terutama yang secara fisik sudah tidak mampu karena sepuh, kemudian tidak punya keluarga yang menolong. Juga karena kedaan fisik yang tak mampu. Orang seperti ini harus ditangani dan dibantu,” jelas Menko PMK.
Selain program penanganan kemiskinan ekstrem, penuntasan stunting juga diperlukan dalam mendukung Indonesia Maju.
“Untuk yang miskin ekstrem dan masih punya anak kecil atau ibunya sedang hamil, harus dicatat agar diberi bantuan segera,” tambahnya.
Muhadjir sempat mengetes para kades dan camat tentang pengetahuannya pada ibu hamil.
“Para kades dan camat harus tahu persis berapa warganya yang hamil,” katanya. Agar, mereka bisa dikawal untuk melahirkan generasi yang sehat dan tidak stunting.
“Untuk yang miskin ekstrem dan masih punya anak kecil atau ibunya sedang hamil, harus dicatat agar diberi bantuan segera,” tambah mantan mendikbud ini.
Soal kemiskinan, pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Malang, Menko PMK minta harus cepat dan tepat. Masyarakat yang dinilai sudah beranjak dari kemiskinan agar tidak perlu diberikan bantuan lanjutan.
“Jangan sampai yang masuk kategori miskin tidak dapat bantuan, sementara yang sudah tidak miskin masih terus dapat bantuan,” kata Muhadjir.
Masyarakat yang sudah beranjak dari kemiskinan diharapkan Menko dapat melapor untuk menghentikan bantuan.
“Ini yg dimaksud dengan graduasi atau naik kelas. Kalau sudah mampu jangan masih meminta bansos, malu,” lanjutnya.
Menko PMK Telepon Langsung Direktur PNM
Saat dialog, pertanyaan melebar. Tak hanya stunting dan kemiskinan ekstrem, juga muncul keluhan tentang hilangnya subsidi pupuk untuk petani kentang, sayur, dan buah. Padahal Poncokusumo yang sejuk (ketinggian hingga 1.860 m dpl) adalah sentra penghasil tanaman tersebut.
Selain itu, muncul juga pertanyaan tentang keluhan warga akan tingginya suku bunga program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).
“Kami dapat laporan dari masyarakat, mereka keberatan dengan sistem pengangsuran yang setiap minggu sekali, nasabah harus mengangsur padahal dana pinjaman belum bergulir,” ujar Kepala Desa Poncokusumo Moch Irvan.
Ia juga merasa suku bunga PNM Mekaar lebih tinggi dibanding Bumdes dan Bumdesma. Menurut Irvan, seharusnya suku bunga pinjaman yang menggunakan dana pemerintah bisa lebih murah.
Mendengar keluhan tentang tingginya suku bunga angsuran, lewat sambungan telepon dengan Dirut PNM Arief Mulyadi, Menko PMK meminta suku bunga dapat diturunkan agar tidak membebani warga.
“Bunga 4% untuk di desa masih tinggi. Jadi saya mohon tolong dong diturunkan bunganya agar tidak terlalu membebani. Nanti disubsidi, urusan saya nanti untuk subsidi nya. Karena niat kita kan membantu kaum dhuafa,” kata Menko PMK kepada Dirut PNM melalui telepon.
Percakapan itu didengarkan oleh seluruh peserta karena di-loudspeaker. Dalam percakapan dengan Menko PMK, Dirut PNM berjanji untuk menyesuaikan suku bunga yang dikeluhkan masyarakat. Warga bertepuk tangan mendengar komitmen itu.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengajak seluruh Kepala Desa untuk bersama-sama gotong royong menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Menurutnya, menanggulangi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tugas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga mengungkapkan apresiasi kepada para kades di Poncokusumo, yang telah memberikan inspirasi dan aspirasi kepada Menko PMK dan Staf Khusus Presiden terkait beberapa hal permasalahan yang perlu diperhatikan.
“Terima kasih juga untuk Pak Menko dan Stafsus Presiden, yang telah menyempatkan datang untuk memberi arahan dan mendengarkan keluhan warga,” ungkapnya.
Pada rakor tersebut, Menko PMK turut memberikan bantuan sembako dan santunan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat PBI. (*)