JAVASATU.COM-GRESIK- Kabupaten Gresik menjadi proyek percontohan nasional dalam penanganan wilayah kumuh. Dengan memanfaatkan program Dana Alokasi Khusus (DAK), kawasan minapolitan Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu berbenah menjadi rapi dan jauh dari kata kumuh.
Keberhasilan inilah yang membuat perwakilan Bappenas, Kementerian PUPR, dan penerima DAK dari berbagai daerah belajar dari Kabupaten Gresik. Diikuti peserta dari 27 Provinsi dan 67 kabupaten/kota yang hadir secara offline, kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui horizontal learning DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu ini juga diikuti tidak kurang dari 1.400 peserta secara online.
Kegiatan yang dimulai sejak Selasa (9/5/2023) ini akhirnya resmi ditutup.oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, Kamis (11/5/2023). Dalam kesempatan ini, wabup mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta.
“Besar harapan kami dengan terpilihnya Kabupaten Gresik sebagai lokasi pembelajaran di Tahun 2023 ini, dapat menambahkan semangat bagi kami dalam meningkatkan penanganan kumuh melalui kerjasama antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” terang Wabup.
Wabup juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk terus mengurangi luasan permukiman kumuh. Oleh karenanya, wabup berharap agar ke depan Kabupaten Gresik masih menjadi lokasi prioritas untuk seluruh program pengentasan wilayah kumuh. Baik berupa DAK PPKT maupun Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan.
“Gresik akan terus berbenah untuk mempercepat realisasi pembangunan di berbagai sektor dengan semangat Nawa Karsa. Bersama-sama mengurai permasalahan dan potensi kawasan secara riil, merumuskan kebijakan, dan mensinergikan berbagai program agar mampu menyejahterakan masyarakat Gresik seutuhnya,” pungkasnya.
Kegiatan horizontal learning yang sudah berjalan beberapa hari ini memberikan pembelajaran baru bagi peserta. Hal ini diungkapkan Ira Lubis selaku Koordinator Bidang Perumahan Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
Menurutnya, banyak poin-poin yang menjadi bahan diskusi menarik dari lokasi kunjungan di Desa Randuboto dan kawasan Bandar Grissee.
“Salah satunya adalah pentingnya melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Untuk bisa melibatkan masyarakat, memang membutuhkan waktu namun bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Disini juga penting adanya peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan hal tersebut,” terangnya.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya kolaborasi yang nyata antar OPD maupun badan terkait. Salah satu contohnya adalah penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh Pemkab Gresik bersama BPN Gresik.
“Segala yang kita diskusikan disini akan menjadi diskusi yang terus bergulir di tingkat Pokja di masing-masing daerah,” tutupnya. (Bas/Arf)
