JAVASATU.COM-GRESIK- Di tengah kondisi ekonomi tidak stabil bahkan cenderung melemah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berusaha mengatasi dengan Bantuan Sosial (Bansos). Untuk melaksanakan Bansos, Pemkab melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hasil pemadanan DTKS bermanfaat untuk satu tahu ke depan. Dan pendataannya dilakukan di Bulan Oktober ini.
“Data yang nantinya masuk, akan kita jadikan tolak ukur dalam menentukan bantuan selama setahun ke depan, jadi manfaatkan betul bulan Oktober ini untuk memperbarui atau merevisi data yang ada,” jelas Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat membuka kegiatan pemadanan DTKS Kecamatan Bungah dan Sidayu, di Pendopo Kecamatan Bungah, Kamis (6/10/2022).
Sebagai informasi, kemiskinan di Gresik saat ini mencapai angka 12,42% atau sekitar 166 ribu jiwa. Sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38% dan Nasional 9,54%.
Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik juga menyampaikan, perangkat desa harus bisa memilah mana warganya yang pantas menerima bantuan dengan yang tidak.
“Maka kalian semua (Kepala Desa) harus bisa memilih dan memilah data yang sesuai masyarakat real, jangan sampai orang yang sudah mampu dimasukkan juga, ini harus diperhatikan betul karena hanya pihak desa yang bisa menentukan.” ucapnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, berangkat dari kebutuhan akan bantuan sosial oleh masyarakat, maka dari sini wajib hukumnya untuk mensikronkan data yang ada.
“Kita samakan persepsinya, mana saja yang boleh masuk dan tidak di DTKS ini, juga sirkulasi pembagian bansos yang ada mulai dari hulu sampai hilir, serta bantuan apapun dengan jenis anggaran apapun akan berlandaskan dari DTKS.” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abu Hasan, Camat Bungah Munir bersama 22 kepala desa dan operator wilayahnya ditambah Camat Sidayu Nuryadi dengan 21 kepala desa beserta operator binaannya. (Bas/Arf)
