JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai menata ulang strategi pemungutan pajak daerah dengan menyasar wilayah pinggiran. Melalui penguatan peran desa, Pemkab berharap kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih merata dan berkelanjutan.
Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan capacity building bertajuk “Peningkatan Pendapatan Daerah Bersama Desa Hebat” yang digelar Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) di Hotel Aston Gresik, Rabu (2/7/2025).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengatakan, pemerataan pembangunan di daerah semestinya dibarengi dengan pemerataan kontribusi. Menurut dia, desa tak bisa terus diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan juga sebagai aktor penting dalam mendukung pembiayaan daerah.
“Sinergi antara kabupaten dan desa harus diperkuat. Kesadaran serta kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pajak menjadi kunci,” kata Alif dalam pidatonya.
Pemkab mengidentifikasi beberapa sektor potensial di desa yang dapat dioptimalkan, antara lain pajak restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan. Namun, optimalisasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur teknologi, hingga lemahnya pencatatan administratif.
Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan PBB hingga akhir Juni 2025 telah mencapai 62 persen dari target. Capaian tersebut, kata dia, belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Kami masih terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kuncinya ada di akurasi data dan penguatan kelembagaan di tingkat desa,” ujar Andhy.
Salah satu inovasi yang kini didorong adalah digitalisasi layanan perpajakan melalui aplikasi Laku Pandai. Aplikasi ini memungkinkan warga melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa harus datang ke loket pelayanan.
“Ini langkah menuju efisiensi dan transparansi. Dengan digitalisasi, partisipasi publik dalam membayar pajak bisa meningkat,” katanya.
Kegiatan ini diikuti para camat, kepala desa, dan perangkat daerah terkait. Selain sebagai ajang berbagi pengalaman, forum ini juga mempertemukan pandangan antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku keuangan.
Hadir sebagai narasumber, akademikus Universitas Narotama, Dr. Rusdianto Sesung, dan Pimpinan Cabang Bank Jatim, Abdullah Basit. Keduanya menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda digitalisasi pembayaran pajak di tingkat desa. (Bas/Arf)
