Javasatu,Malang- Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 01, Sanusi – Didik Gatot Subroto menjadi pemenang Pilkada Malang Tahun 2020.
Menanggapi itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad, menegaskan, sebagai bagian dari proses Demokrasi, Pasangan Calon Bupati Malang Nomor urut 02, Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono sangat menghormati hasil pleno KPU Kabupaten Malang.
“Intinya kami menghormat hasil pleno KPU Kabupaten Malang, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Pilkada Malang selama ini berjalan dengan lancar dan damai” kata Ali Ahmad, Kamis (17/12/2020).
Gus Ali, begitu sapaan akrab Ali Ahmad, meskipun menghormati hasil pleno KPU, namun pihaknya memiliki beberapa catatan pelanggaran hukum pada proses Pilkada Kabupaten Malang.
“Tim saat ini sedang melakukan kajian mendalam terhadap beberapa indikasi dan temuan yang menandakan ada pelanggaran hukum selama proses pilkada” ujarnya
Gus Ali membeberkan ada 5 unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor 01. Pertama yakni adanya dugaan penggunaan APBD Pemkab Malang untuk kepentingan Pilkada.
“Sejauh kita tahu bahwa Paslon Sandi adalah petahana. Setelah kami telaah APBD ada kenaikan anggaran sebesar 191 persen tahun ini termasuk ada juga dugaan instruksi kepada seluruh kepala desa untuk membuat surat pengajuan sepeda motor” kata Gus Ali.
Unsur kedua yang ditemukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang untuk memenangkan Paslon Sandi. Dugaan ini, menurut Gus Ali sudah ditemukan banyak indikasi dan buktinya, termasuk salah satunya adalah keterlibatan ASN dan Kepala Desa yang mengkoordinir pemberangkatan agenda ziarah wali limo yang berujung pada bentuk dukungan untuk Paslon Sandi.
“Indikasi ketiga adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan Paslon Sandi. Hal ini juga sangat jelas terjadi dan kami punya banyak bukti” Imbuhnya.
Indikasi keempat yakni adanya dugaan operasi politik uang yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif dan dilakukan hampir merata di seluruh Kabupaten Malang.
“Indikasi terakhir yang kami temukan adalah mempengaruhi netralitas penyelenggara Pilkada baik KPU dan Bawaslu” ucap Gus Ali.
Indikasi kasus pada poin kelima tersebut terjadi pada saat hasil rekap suara dimana Paslon Nomor urut 02 merasa dirugikan karena hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan rekap form C1. Kondisi itu menurut Gus Ali terjadi di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Malang.
“Semua unsur itu akan kami pelajari secara serius dengan tim. Kami masih punya waktu 3 hari untuk melakukan gugatan PHPU, nanti akan kami putuskan apakah berlanjut ke MK atau tidak” tandasnya.
Gus Ali juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah bersama berjuang untuk memenangkan Paslon Ladub di Pilkada Malang 2020.
“Ucapan terimakasih pada seluruh tim pemenangan, DPC PKB dan Hanura, KH Marzuki Mustamar, Pak Sujud Pribadi, para tokoh, ibu ibu muslimat, mbak mbak Fatayat, para Kiai pengasuh pesantren dan santri, relawan, warga NU dan seluruh masyarakat yang telah menaruh harapan besar dan memilih Paslon Ladub” pungkasnya. (Agb/Arf)