JAVASATU.COM-MALANG- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merencanakan akan membangun Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (Warung NKRI). Tempat yang dipilih karena strategis itu adalah Desa Ampeldento dan Ngijo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
Selain dapat dukungan dari Pemkab Malang, Warung NKRI tersebut nantinya akan bekerja bersama dengan mantan Napi Terorisme (Napiter) yang sudah melalui proses asimilasi awal.
Kasubdit Bina Masyarakat, BNPT, Kolonel Solihuddin Nasution mengatakan, ini merupakan gerakan Pentahelix untuk menciptakan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) wisata dan Warung NKRI.
Guna mensukseskan program tersebut, pihaknya menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), swasta, Pemkab dan tentunya Pemdes setempat.
“Kita sedang siapkan Kawasan Terpadu Nusantara wisata. Kita gandeng pentahelix untuk bikin jalan dan jembatan. Target kami menyambungkan Ampeldento-Ngijo yang terpisah sungai. Kami juga akan buat Warung NKRI di situ,” ucapnya, saat ditemui di NK Cafe Ampeldento, Sabtu (6/8/2022).
Sementara itu R Djoni Sudjatmiko salah satu pengusaha yang dikenal getol dalam bersosial, akan menyiapkan lahan seluas 3000 meter. Sementara pihak Desa Ampeldento menyiapakan 300 meter, dan Desa Ngijo sekitar 300 meter.
“Lahan itu dipisahkan sungai. Dengan adanya jembatan itu Desa Ampeldento dan Ngijo akan tersambung. BNPT menjadi fasilitator utama program ini. Di sisi kawasan Ngijo, Warung NKRI bakal dibangun juga. Bahkan BNPT sudah rapat dengan Pemkab Malang, Pemdes setempat serta pengusaha swasta,” jelasnya.
Djoni yang juga Pembina PWI Malang Raya itu menjelaskan, munculnya ide itu berawal dari Bupati Malang HM Sanusi saat melihat ada potensi kawasan jogging track. Selebihnya agar makin baik perlu ada jembatan penyambung.
“Itu ide Pak Bupati akhir 2020 lalu. Kita upayakan sekarang, sekalian bersama BNPT. Semoga tahun ini program bisa terwujud,” terangnya.
Djoni menegaskan, untuk anggaran pembangunan KTN dan Warung NKRI ini secara pentahelix atau multipihak dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi.
“Untuk warung NKRI saya yang membangun, sedangkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan diajukan ke Kementerian PUPR. Total anggaran harus menunggu asesmen pemerintah pusat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Camat Karangploso, Dwi Ilham Prastyanto menyebut, setelah draft tuntas, pihak Kecamatan akan mengirimkan berkas ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
“Ampeldento dan Ngijo siap dibangun. Mulai dari kesiapan lahan dan masyarakatnya. Begitu draft tuntas, kita sampaikan ke Bupati. Nanti akan terbit Surat Pernyataan Bupati Malang. Berkas ini bicara soal kesiapan lahan dibangun jembatan. Nanti dikirim ke Kementerian PUPR,” tandasnya. (Agb/Saf)