JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting yang masih berada di angka 23,3% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Langkah ini menjadi bagian dari strategi terpadu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berdaya saing.
Wakil Bupati Malang sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Dra. Hj. Lathifah Shohib, menegaskan komitmen tersebut saat membuka Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Bersama Lintas Sektor dan Lintas Program Tahun 2025, di Ruang Rapat Anusapati, Senin (20/10/2025).
“Stunting bukan hanya urusan kesehatan, tapi tanggung jawab bersama. Dampaknya sangat luas, mulai dari tumbuh kembang anak, kemampuan kognitif, hingga masa depan generasi penerus,” ujar Lathifah.
Ia menjelaskan, Pemkab Malang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang menegaskan perlunya sinergi lintas sektor untuk mencapai target bebas stunting di masa mendatang.
“Pendekatannya harus konvergen. Bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi juga sektor pendidikan, pertanian, sosial, hingga infrastruktur harus terlibat. Semua bergerak bersama,” tambahnya.
Pertemuan evaluasi tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, perwakilan TP PKK, akademisi dari Universitas Brawijaya, Poltekkes Kemenkes Malang, dan Universitas Kepanjen, serta TPPS kecamatan dan kepala puskesmas yang mengikuti secara daring.
Kolaborasi ini disebut sebagai kunci memperkuat intervensi spesifik maupun sensitif dalam upaya pencegahan stunting.
Menurut Wabup Lathifah, evaluasi program menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar rapat. Dari sini kita harus melahirkan langkah konkret dan kebijakan strategis yang benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Wabup juga mendorong agar seluruh pihak aktif memantau capaian layanan, dukungan anggaran, serta hasil di lapangan. Pemerintah menargetkan, prevalensi stunting di Kabupaten Malang dapat terus ditekan setiap tahunnya hingga mencapai nol kasus di tahun-tahun mendatang.
Dengan semangat kolaboratif tersebut, Lathifah mengajak semua pihak menjadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama menuju Kabupaten Malang bebas stunting. (agb/nuh)
