JAVASATU.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada warga kurang mampu, Selasa (9/12/2025).
Penyaluran perdana berlangsung di Balai Kota Kediri dan diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, kepada perwakilan penerima manfaat.
Tercatat, sebanyak 1.594 warga kurang mampu menjadi sasaran utama penyaluran BLT DBHCHT 2025 oleh Dinas Sosial Kota Kediri.
Mbak Wali, sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dan meringankan kebutuhan masyarakat. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mbak Wali.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa seluruh penerima telah melalui proses verifikasi dan validasi mulai dari usulan kelurahan hingga kesesuaian desil DTSEN yang dipersyaratkan.
Penerima BLT merupakan warga Kota Kediri yang memiliki KTP kota, termasuk pekerja yang berdomisili di luar wilayah.
Selain warga kurang mampu, kategori penerima BLT DBHCHT meliputi buruh pabrik rokok, lansia, anak yatim, serta Orang Dengan Kedisabilitasan Berat (ODKB). Adapun besaran bantuan yang diberikan antara lain:
-
1.594 warga kurang mampu: Rp 1,2 juta per orang
-
4.674 buruh rokok: Rp 1 juta per orang
-
1.591 anak yatim: Rp 600 ribu per orang
-
55 ODKB: Rp 6 juta per orang
-
491 lansia: Rp 1,2 juta per orang
Imam Muttakin menambahkan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap melalui kelurahan, perbankan, maupun langsung oleh Dinas Sosial.
“Khusus buruh rokok yang bekerja di luar Kota Kediri, bantuan disalurkan melalui pabrik masing-masing,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak digunakan untuk hal yang merugikan.
“Kami imbau pemanfaatan BLT untuk kebutuhan pokok, bukan untuk judi online atau pinjaman online. Semoga bantuan ini bisa meningkatkan perekonomian keluarga dan membuat masyarakat lebih berdaya hingga 2026,” tegas Imam. (kur/saf)