JAVASATU.COM- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmennya menjaga mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan meski pemerintah daerah terdampak efisiensi dana transfer pusat hingga ratusan miliar rupiah pada awal periode keduanya.
Memasuki masa jabatan yang dimulai 20 Februari 2025, Pemkab Kediri harus menyesuaikan anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Kendati ruang fiskal terbatas, sektor pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan sepanjang 2025 hingga 2026.
Di bidang pendidikan, Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, memastikan program beasiswa tidak dikurangi. Pada 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan Rp30 miliar untuk beasiswa pendidikan atau naik Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Anggaran yang sama kembali disiapkan pada 2026.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Ini mandatory spending, wajib daerah punya beasiswa untuk warganya,” ujar Mas Dhito, Jumat (20/2/2026).
Program lain yang tetap dilanjutkan adalah SMA Dharma Wanita Boarding School bagi anak dari keluarga kurang mampu yang telah dirintis sejak periode pertama. Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri.
Selain itu, hingga akhir 2025 sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 1.585 lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi guru honorer yang belum terakomodasi, baik dalam Dapodik maupun non-database, Pemkab Kediri tetap memberikan insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Insentif dan perlindungan serupa juga diberikan kepada 9.500 guru madin pada 2025, dengan target meningkat menjadi 12.000 penerima pada 2026.
Di sisi infrastruktur, selama 2025 pemerintah daerah telah merehabilitasi 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Program perbaikan sekolah rusak itu dipastikan berlanjut tahun ini.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Kediri menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC). Pada 2025, anggaran sebesar Rp143 miliar digelontorkan untuk mendukung program tersebut, termasuk reaktivasi peserta PBI-JK yang sempat dinonaktifkan pertengahan tahun.
Hingga akhir 2025, capaian UHC Kabupaten Kediri mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,12 persen. Untuk mempertahankan capaian itu, pada 2026 anggaran UHC ditingkatkan menjadi Rp165,5 miliar.
Peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem), pelatihan tenaga medis dan paramedis, serta penambahan Puskesmas rawat inap. Saat ini, terdapat 13 Puskesmas rawat inap yang beroperasi di Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menegaskan tidak akan mentoleransi pelayanan kesehatan yang buruk. Ia membuka ruang pengaduan bagi masyarakat dan siap mengevaluasi pimpinan fasilitas kesehatan yang dinilai tidak maksimal.
“Saya tidak ada toleransi. Kalau pelayanannya tidak maksimal, masyarakat berhak komplain,” tegasnya. (kur/arf)