JAVASATU.COM- Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif menegaskan masa depan Kabupaten Gresik sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan kapasitas aparatur desa dan sinkronisasi program pembangunan agar selaras dengan arah pembangunan kabupaten.
Pernyataan tersebut disampaikan Alif saat membuka kegiatan Klinik Desaku: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (25/6/2026).
“Pemerintahan desa bukan pemerintahan yang paling bawah, tetapi yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu desa menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan,” ujar Alif.
Alif menjelaskan, Kabupaten Gresik memiliki 330 desa yang tersebar di 18 kecamatan serta 26 kelurahan. Dari sekitar 1,3 juta penduduk Gresik, sekitar 88 persen tinggal di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menjadikan desa sebagai faktor strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, desa tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai objek pembangunan. Desa harus menjadi subjek yang aktif mengembangkan potensi wilayah dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan daerah harus dimulai dari desa. Karena mayoritas masyarakat Gresik tinggal di desa, maka masa depan Gresik juga ditentukan oleh keberhasilan pembangunan desa,” katanya.
Untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Alif menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD Kabupaten, RKPD, Renstra Kecamatan, RPJM Desa, RKP Desa hingga APBDes. Menurutnya, seluruh program harus berjalan dalam satu arah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, mulai dari program yang tumpang tindih, data antarinstansi yang belum sinkron, hingga perbedaan prioritas pembangunan di masing-masing wilayah.
“Data kemiskinan, data stunting, data infrastruktur desa, semuanya harus dipastikan akurat. Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang tepat dan penggunaan anggaran yang efektif,” tegasnya.
Alif menambahkan, pembangunan desa juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Nawakarsa Gresik Baru. Berbagai program di tingkat desa diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan sektor kesehatan dan investasi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi pembangunan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas.
“Pembangunan desa tidak bisa dikerjakan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, mewakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik, Riyan Pramana Swanda mengatakan kegiatan Klinik Desaku digelar untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berkembang, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Menurutnya, pemerintah desa dituntut semakin adaptif dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif.
“Sekretaris desa yang hadir hari ini adalah motor utama penggerak yang ada di desa. Karena itu peningkatan kapasitas dan pemahaman regulasi menjadi hal yang sangat penting,” kata Riyan.
Ia menambahkan, Pemkab Gresik terus berkomitmen mendukung pembangunan desa melalui berbagai kebijakan, termasuk pengalokasian dana desa dan bagi hasil pajak daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa. (bas/arf)
