JAVASATU.COM-GRESIK- Sepakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Gresik menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tiga ranperda tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Gresik, Senin (13/2/2023).
Rapat paripurna penetapan tiga Ranperda menjadi Perda yang dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani itu dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Muh Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua I DPRD Gresik Nur Saidah, dan Wakil Ketua III Mujib Riduan. Hadir pula segenap jajaran anggota DPRD Gresik.
Tiga Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda, yakni Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Ranperda Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya mengatakan, penetapan Ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur ini sebagai bukti Pemkab dan DPRD Gresik terus membangun kolaborasi dan sinergi untuk terus berkomitmen membangun daerah.
“Pengesahan ranperda ini menambah jumlah total 12 ranperda yang sebelumnya telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda menerangkan bahwa ketiga Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut sebelumnya telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur melalui pembahasan perencanaan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda.
“Tiga Ranperda ini telah kami sempurnakan bersama pemerintah daerah sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur,” tandasnya.
Dia menernagkan, perencanaan penyusunan Perda dilakukan berdasarkan perencanaan Propemperda, memuat daftar urutan dan prioritas Ranperda yang akan dibentuk dalam satu tahun anggaran. Sehingga, Propemperda Kebupaten Gresik tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD Gresik nomor KPTS /14/ DPRD/XI/ 2022 tentang Pembentukan Perda Kabupaten Gresik tahun 2023.
‘Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 16 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Perubahan dilakukan karena perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda,” beber dia.
Selain menetapkan tiga Ranperda menjadi Perda, DPRD bersama Pemkab Gresik juga menyepakati empat judul usulan peraturan baru hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur, meliputi 2 judul rancangan Perda Inisiatif DPRD Prakarsa pemerintah daerah. (Adv/Bas/Nuh)
