JAVASATU.COM-BATU- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Batu melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan bersama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Rabu (5/10/2022).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu Edi Sutomo, SH.MH mengatakan bahwa maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua instansi dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Selain itu tujuan tersebut juga untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik didalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh Perhutani” kata Edi Sutomo.
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, lanjut dia meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum. Bantuan Hukum, yang dimaksud yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum.
“Pertimbangan hukum yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum atau Pendampingan Hukum” ujarnya.
Tindakan hukum lain, kata dia, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Negara/ Pemerintah.
Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani yakni 5 Oktober 2022. (Yon/Nuh)
