JAVASATU.COM- Program rumah subsidi Presiden RI Prabowo Subianto menuai apresiasi dari publik. Analis kebijakan pemerintah dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyebut langkah Presiden menyerahkan 26 ribu unit rumah subsidi bagi warga berpenghasilan rendah (WPR) sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
“Pemberian rumah subsidi ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat miskin dan generasi muda. Ini bukan sekadar program, tapi strategi nyata mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi,” kata Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prosesi Penyerahan Rumah Subsidi
Dilansir dari sejumlah laman media online, Presiden Prabowo memimpin langsung akad massal penyerahan rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 26 ribu rumah diserahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 33 provinsi.
Pemerintah tahun ini meningkatkan kuota rumah subsidi FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Langkah ini sekaligus bagian dari target ambisius pembangunan 3 juta rumah rakyat sepanjang masa pemerintahan Prabowo.
“Kita tahu 3 juta rumah bukan angka kecil. Tapi tugas pemimpin adalah menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Kalau pun sulit, kita harus berjuang agar rakyat bisa merasakannya,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Bukti Komitmen Atasi Kesenjangan
Menurut Nasky, pemberian rumah subsidi tidak hanya mengurangi beban masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, tetapi juga mempersempit kesenjangan antara masyarakat desa, kota, hingga wilayah pesisir.
“Ini bentuk kemerdekaan sejati, bukan hanya lepas dari penjajahan, tapi bebas dari ketimpangan sosial-ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan, program tiga juta rumah ini akan menjawab kebutuhan 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah sekaligus merenovasi 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Nasky menilai, pembangunan rumah subsidi juga akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal. Hunian layak akan diiringi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan perumahan.
“Ini bukan hanya soal rumah, tapi strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemerataan pembangunan,” paparnya.
Harapan Publik dan Dukungan Masyarakat
Program ini dinilai sebagai tonggak sejarah karena menjadi upaya terbesar pembangunan rumah subsidi sepanjang pemerintahan Indonesia. Publik pun diharapkan ikut mendukung agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kalau pun ada kekurangan, itu hal wajar. Yang penting pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran, sementara masyarakat ikut mengawal agar manfaat program benar-benar dirasakan rakyat,” jelas Nasky.
Ia juga mengajak semua pihak berpartisipasi mengawal program tiga juta rumah agar bisa terealisasi bertahap.
“Dukungan publik sangat penting. Pemerintah sudah bergerak, sekarang waktunya seluruh elemen bangsa ikut terlibat,” katanya.
Wujud Keberpihakan ke Rakyat
Penyerahan 26 ribu rumah subsidi ini diyakini sebagai simbol komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan keadilan sosial. Publik menilai program tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan implementasi nyata keberpihakan pada rakyat.
“Pemerintah sudah membuktikan keberpihakan lewat program rumah subsidi. Tinggal bagaimana semua pihak mendukung agar target 3 juta rumah tercapai dan rakyat kecil benar-benar terbantu,” pungkas Nasky. (saf)