JAVASATU-MALANG- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang menyambut positif disahkannya Perpres Nomor 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang diteken Presiden Joko Widodo.
Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, dr Umar Usman mengatakan, pihaknya menyambut baik lantaran hal itu menunjukkan fasilitas anggaran kepada pesantren diperhatikan.
Usman menganggap bahwa pondok pesantren dengan pendidikan umum mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak budget atau anggaran. Dan itu merupakan bentuk nyata Pemerintah dalam memberikan dukungan dalam penyelenggaraan ponpes.
“Kita harus syukuri, good will dari pemerintah yang perhatian terhadap ponpes. Tidak dipungkiri bahwa anggaran negara itu sangat besar. Dan mengalir kemana saja, rasa keadilan itu penting, termasuk kali ini mengalir untuk pondok pesantren,” ujar dr. Umar, saat ditemui usai menghadiri acara tasyakuran di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Sabtu (18/9/2021).
Ia menganggap bahwa hal itu sudah sepatutnya dilakukan oleh Pemerintah. Artinya meskipun Indonesia merupakan negara yang heterogen, yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, maka Pemerintah memang harus memberikan perhatian berdasarkan proporsinya masing-masing.
“Termasuk ke ponpes itu. Jadi, kalau kemudian dari pemerintah ada upaya untuk mengayomi, itu adalah suatu kemajuan. Sesuatu yang menunjukan itikad baik. Karena sejak dulu, ponpes juga memberi andil dalam membina masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPC PKB Kabupaten Malang M Kholiq menerangkan, dengan adanya Perpres Nomor 82/2021 itu dapat mempermudah pemerintah untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pondok pesantren.
Selanjutnya PKB yang juga mengawal turunnya anggaran itu akan mendorong dan melakukan berbagai upaya agar ponpes yang ada dapat memanfatkaan hal tersebut.
“Setelah adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 dengan turunannya Perpres 82 tahun 2021 ini, maka saya rasa cantolan hukumnya sudah sangat clear,” ujar Kholiq
Saat ini, upaya yang akan dilakukan PKB adalah mengadvokasi legalitas pesantren yang ada. Tujuannya, agar syarat untuk dapat menyerap bantuan tersebut bisa terpenuhi.
“Tahap pertama kami akan bekerja sama dengan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama), DPC PKB akan membentuk tim advokasi supaya ponpes punya piagam pendirian. Agar nanti kalau ada bantuan, kita mudah mengaksesnya. Karena itu syarat utamanya,” terang dia.
Baca Juga:
-
Sejumlah Elemen Kecamatan Bantur Bagikan Masker Gratis – Kliktimes.com
-
Tim SAR Perpanjang Pencarian 25 ABK KM Hentri – Sentraltimur.com
Dari catatannya, saat ini di Kabupaten Malang lebih 700 lebih ponpes, tapi hanya ada sekitar 170 ponpes yang sudah memiliki piagam pendirian. Selanjutnya, bersama Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang, pihaknya akan mengawal agar APBD Kabupaten Malang juga dapat dialokasikan dalam kegiatan penyelenggaraan ponpes. (Agb/Nuh)
