JAVASATU.COM-MALANG- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan optimisme bahwa kemiskinan ekstrem di Jawa Timur bisa ditekan hingga nol persen pada tahun 2026.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang, Jumat (02/05/2025).
“Ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” kata Khofifah.
“Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” lanjutnya.
Menurut Khofifah, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui program Nawa Bhakti Satya, khususnya misi Jatim Sejahtera.
Program tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan program Quick Wins 5.
Ia menekankan pentingnya peran pilar-pilar sosial seperti SDM PKH, TKSK, dan Tagana yang bekerja langsung di lapangan.
“Ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Jatim telah mengalokasikan sejumlah anggaran melalui APBD.
Beberapa di antaranya adalah Tali Asih TKSK sebesar Rp3,96 miliar dan Tali Asih Tagana sebesar Rp5,73 miliar.
Ada pula bantuan transportasi PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, Honor Pendamping Pasung Rp720 juta, serta jaminan sosial (BPJS) untuk TKSK dan Tagana dengan total lebih dari Rp426 juta.
Selain penguatan pilar sosial, Pemprov Jatim juga terus mendorong program PKH Plus yang ditujukan bagi lansia usia 70 tahun ke atas.
Dari tahun 2019 hingga 2025, total penerima PKH Plus di Jatim mencapai 354.111 orang.
Adapun pelaksanaan PKH secara umum di Jatim telah berjalan sejak 2007, dengan total sekitar 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Khofifah juga mengungkap program baru yang tengah dipersiapkan, yakni Sekolah Rakyat bagi anak-anak kurang mampu.
“Setiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya validasi data untuk efektivitas program bantuan sosial.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan DTKS.
“DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Motto kita sekarang adalah ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’,” tegas Gus Ipul.
Menurutnya, dari total anggaran sosial nasional sebesar Rp504,7 triliun, potensi efisiensi bisa mencapai Rp101 hingga Rp127 triliun jika penyaluran tepat sasaran.
Ia juga menyebut ada 12 kategori Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang menjadi prioritas, termasuk anak-anak rentan, disabilitas, lansia, korban bencana, dan fakir miskin.
Terkait Sekolah Rakyat, Gus Ipul menekankan pentingnya integritas dalam seleksi penerima.
“Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan,” ujarnya.
Sebagai simbol komitmen, Gubernur Khofifah dan Mensos Gus Ipul memberikan sepatu kepada 10 calon peserta didik Sekolah Rakyat.
Khofifah secara langsung memakaikan sepatu kepada siswi Asila Putri Salsabila, sementara Gus Ipul kepada siswa Ganda Rizki Raditya. (Jup)