JAVASATU.COM-GRESIK- Untuk memastikan pelaksanaan konvergensi stunting yang terintegrasi dan berjalan maksimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar rembuk stunting. Kegiatan tersebut mengusung tema “Komitmen Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting” dan dilaksanakan di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis (7/3/2024).
Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Gresik, menyampaikan dalam arahannya bahwa stunting tetap menjadi perhatian utama. Tahun 2025 ditargetkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 13,5%, menuju angka 5% di tahun 2025. Namun, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%, sedangkan di Provinsi Jawa Timur sebesar 19,2%.
“Alhamdulillah, angka prevalensi stunting di Gresik turun dari 23,5% di tahun 2021 menjadi 10,7% di tahun yang sama,” ungkap Bu Min sapaannya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan data dan peran aktif TPPS dalam penanggulangan stunting. Ia menegaskan bahwa penanggulangan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban semua komponen masyarakat.
“Untuk mengatasi stunting adalah bagian dari mewujudkan generasi yang kuat lahir dan batin. Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadikan generasi emas pada Tahun 2025. Stunting menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.
Wakil Bupati Gresik juga mengajak seluruh stakeholder yang hadir untuk meningkatkan komitmen dan kerja keras bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gresik.
“Strategi kunci penurunan stunting yaitu pemenuhan intervensi, peningkatan konvergensi di desa, pendampingan keluarga, dan monitoring. Kita harus saling berkoordinasi secara terus menerus untuk mewujudkan Kabupaten Gresik zero stunting,” pungkasnya.
Dalam rangkaian kegiatan ini, dilaksanakan juga penandatanganan komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting oleh seluruh stakeholder dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan. (Bas/Nuh)
