Javasatu,Malang- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020. Malang Corruption Watch (MCW) meminta Pilkada Kabupaten Malang ditunda, dengan alasan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
“Belum ada alasan yang mendesak untuk melangsungkan pilkada ditengah pandemi. Hal itu Nampak dari jumlah kasus yang terus melonjak ditengah merosotnya pendapatan serta kebutuhan dasar warga” ungkap unit riset MCW, Diniyah dalam rilisnya, Senin (6/7/2020) siang.
Diniyah menambahkan, Bahwa anggaran pilkada Kabupaten Malang membengkak ditengah krisis kebutuhan dasar warga.
“Tercatat, dari pengajuan pertama oleh TAPD sebesar Rp 85 M. Rencananya akan diajukan penambahan oleh KPU sebesar Rp 29 M. Maka total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk pembiayaan pilkada kali ini adalah 114 M, jumlah yang cukup fantastis. Anggaran yang sebetulnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa krisis pandemi, justru akan digunakan untuk agenda politik electoral yang hanya menguntungakan segelintir orang” terangnya.
Ia menilai, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan jika Pilkada Kabupaten Malang tetap diselenggarakan, menurutnya Potensi politisisasi sumberdaya publik kuat terjadi.
”Hal itu Nampak dari geriliya politik yang dimainkan oleh pasangan incumbent. Sanusi (penguasa eksekutif) dan Didik (penguasa legislatif) di Kabupaten Malang. Secara politik, Keduanya memiliki akses sumberdaya secara politik dan ekonomi yang cukup serta akses terhadap sumberdaya publik lebih besar. Lebih-lebih dalam situasi Covid-19 yang secara tidak langsung menjauhkan pengawasan oleh publik atas kinerja para petahana. Pada koteks ini, Dana bansos menjadi salah satu sumberdaya publik yang rentan disalah gunakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dugaan politisasi bantuan untuk kepentingan memperbesar elektabilitas politik petahana sulit untuk dihindari. Kekhawatiran publik seperti ini mesti dijadikan pertimbangan untuk menunda pilkada jika, pemkab Malang hendak membangun tatanan politik dan birokrasi yang bebas dan bersih dari praktik korupsi untuk periode selanjutnya” beber Dini.
Terakhir, Ia meminta pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 dan mengupayakan perlingdungan terhadap rakyat secara serius dan tepat. (Saf/Arf)
Comments 1