JAVASATU.COM- Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menggelar audiensi dengan komunitas pers sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi reformasi kelembagaan kepolisian.
Pertemuan berlangsung di Ruang Aspirasi Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta, Rabu (26/11/2025), untuk menghimpun masukan publik terkait peningkatan profesionalisme Polri.
Audiensi dipimpin anggota KPRP, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, didampingi Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz dan Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri.
Sejumlah organisasi pers, pimpinan media, dan pegiat kebebasan pers turut hadir.
Dari PWI Pusat, hadir Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Aiman Wicaksono, serta jajaran Dewan Pakar seperti Edi Saputra Hasibuan, Baren Antoni Siahaan, Jhonny Harjodjo, dan Ahmad Rizal.
“Pers merupakan elemen yang paling sering berinteraksi dengan institusi kepolisian di lapangan. Karena itu, masukan dari komunitas pers sangat penting bagi kami,” ujar Badrodin Haiti.
PWI: Perlindungan Jurnalis Harga Mati
Dalam sesi penyampaian pandangan, Aiman Wicaksono menegaskan bahwa reformasi Polri harus menempatkan kebebasan pers dan perlindungan jurnalis sebagai prioritas utama. Menurutnya, masih banyak jurnalis menghadapi intimidasi dan kekerasan saat menjalankan tugas.
“Reformasi Polri harus menghadirkan SOP yang jelas dan tegas demi perlindungan kerja jurnalistik. Jurnalis bukan musuh, melainkan mitra strategis demokrasi,” kata Aiman.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai pondasi kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kepastian hukum harus menjadi ruh utama reformasi. Tanpanya, keadilan sulit terwujud dan kepercayaan publik tidak akan pulih,” tambah Aiman.
LBH Pers: SOP Polisi–Jurnalis Harus Direvisi
Perwakilan LBH Pers menekankan perlunya revisi SOP interaksi aparat kepolisian dengan jurnalis di lapangan.
“Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan rutin kepada anggota Polri agar memahami peran pers dan tidak menghalangi kerja jurnalistik. Jurnalis adalah mitra, bukan pihak yang patut dicurigai,” jelasnya.
AJI: Reformasi Harus Sentuh Akar Kekerasan Aparat
Sekjen AJI Indonesia menyoroti masih adanya pola kriminalisasi jurnalis dan pelanggaran etika oleh oknum aparat.
“Komisi harus memastikan mekanisme pengaduan yang benar-benar efektif untuk mencegah kekerasan aparat terhadap warga dan jurnalis,” ujarnya.
IJTI: Humas Polri Perlu Dibangun Ulang
Sementara itu, perwakilan IJTI menilai reformasi Polri harus mencakup pembenahan komunikasi publik.
“Banyak kebijakan publik Polri tidak tersampaikan dengan baik karena lemahnya koordinasi Humas. Ini menyebabkan informasi simpang siur di masyarakat,” katanya.
KPRP: Suara Pers Jadi Pondasi Rekomendasi
Menutup audiensi, Badrodin Haiti memastikan seluruh masukan komunitas pers akan menjadi bagian penting dalam rekomendasi reformasi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pers adalah mata publik. Karena itu suara komunitas pers akan menjadi bagian utama dalam rekomendasi kami,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara KPRP dan komunitas pers untuk memastikan reformasi Polri berjalan transparan, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (arf)