OPINI
Menyeimbangkan Pelayanan Publik dan Profit BUMN/BUMD
Oleh: Ardita Putri Dwi Astutik – Mahasiswa Administrasi Publik, FISIP, Untag Banyuwangi
(Artikel ini untuk tugas perkuliahan)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan sektor publik di Indonesia. Berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya, BUMN dan BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut membuat tata kelola BUMN dan BUMD menjadi lebih kompleks karena harus mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dan fungsi sosial secara bersamaan.
Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat, tata kelola BUMN dan BUMD dituntut menjadi lebih terbuka, adaptif, dan akuntabel. Manajemen perusahaan tidak hanya berfokus pada perolehan laba, tetapi juga harus memastikan pelayanan publik tetap berkualitas dan mudah diakses masyarakat.
Karena itu, operasional BUMN dan BUMD perlu didukung dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Namun dalam praktiknya, efektivitas tata kelola tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.
Permasalahan seperti kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, hingga lemahnya penerapan prinsip tata kelola yang baik masih sering ditemukan di berbagai perusahaan milik negara maupun daerah.
Menyeimbangkan Profit dan Pelayanan Publik
Pada dasarnya, BUMN memiliki dua tujuan utama. Di satu sisi, perusahaan harus mampu menghasilkan keuntungan agar dapat berkembang dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Namun di sisi lain, BUMN juga memiliki kewajiban menyediakan layanan publik berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Karena itu, manajemen BUMN dan BUMD harus mampu menjaga keseimbangan antara orientasi sosial dan kepentingan bisnis secara bersamaan.
Dalam menjalankan tugasnya, BUMN dan BUMD perlu menerapkan konsep tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, tanggung jawab, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, menurut penulis, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan prinsip tersebut. Salah satu persoalan terbesar adalah kecenderungan sebagian BUMN dan BUMD yang terlalu berorientasi pada profit sehingga kualitas pelayanan publik menjadi kurang maksimal.
Sebaliknya, terdapat pula perusahaan yang terlalu fokus pada pelayanan publik tanpa memperhatikan produktivitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang akan terganggu.
Oleh sebab itu, manajemen yang profesional dan kebijakan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan kedua tujuan tersebut. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga sangat menentukan efektivitas tata kelola perusahaan.
Digitalisasi sebagai Solusi Tata Kelola
Salah satu contoh yang masih sering ditemukan adalah layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di sejumlah daerah. Persoalan seperti kebocoran pipa, pembacaan meter air yang tidak akurat, hingga keterlambatan pelayanan menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan publik masih belum berjalan optimal.
Padahal, perkembangan teknologi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi berbagai persoalan tersebut melalui penerapan sistem digital yang lebih modern dan efektif.
Karena itu, penulis menilai bahwa tata kelola yang fleksibel dan berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik.
Melalui pengelolaan yang lebih baik, BUMN dan BUMD tidak hanya mampu menjaga stabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Selain itu, perkembangan layanan publik digital juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi BUMN dan BUMD. Pemanfaatan aplikasi layanan digital, sistem pembayaran daring, hingga mekanisme pengaduan publik berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN seperti PLN dan PT KAI telah menunjukkan kemajuan melalui layanan berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan mereka.
Inovasi dan SDM Menjadi Kunci
Menurut penulis, inovasi dan pemanfaatan teknologi harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan perusahaan milik negara maupun daerah di masa depan. Sistem manajemen yang hanya mengandalkan metode konvensional tidak lagi memadai untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Karena itu, transformasi digital yang didukung sumber daya manusia yang kompeten menjadi kebutuhan penting agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan terbuka juga harus diterapkan untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan perusahaan benar-benar akuntabel.
Melalui pengawasan yang efektif, tata kelola BUMN dan BUMD tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga mampu berjalan optimal dalam praktik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan menyeimbangkan kepentingan korporasi dan pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas tata kelola BUMN dan BUMD.
Meskipun prinsip tata kelola yang baik telah banyak diterapkan, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diperbaiki, mulai dari profesionalisme manajemen, pemanfaatan teknologi, hingga efektivitas pengawasan.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus melakukan pembenahan agar pengelolaan BUMN dan BUMD menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat, BUMN dan BUMD dituntut terus berinovasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan BUMN dan BUMD tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
