JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal di tengah tantangan efisiensi anggaran. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inovasi, mulai dari optimalisasi potensi pajak dan retribusi hingga digitalisasi pelaporan pajak daerah.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menjawab pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (23/6/2026).
“Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Dhito.
Menurut Mas Dhito, Pemkab Kediri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara terencana. Langkah tersebut meliputi intensifikasi dan penggalian potensi PAD, kemudahan pembayaran pajak secara online, optimalisasi basis data pajak dan retribusi, serta peningkatan pengawasan melalui digitalisasi pelaporan pajak oleh wajib pajak.
“Kami terus melakukan berbagai upaya agar potensi PAD bisa dimaksimalkan, termasuk memperkuat sistem digital dalam pelaporan dan pengawasan pajak daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kediri juga melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta evaluasi regulasi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kami ingin seluruh instrumen yang ada, termasuk BUMD, dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan PAD,” katanya.
Mas Dhito mengungkapkan, saat ini tiga BUMD milik Pemkab Kediri, yakni Margomulyo, Canda Bhirawa, dan PDAM, tengah mengalami kekosongan jabatan direktur. Pengisian posisi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan calon direksi dalam memenuhi target kinerja.
“Ini akan kita isi dengan orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak bisa memenuhi target, maka akan mundur dengan sendirinya,” tegasnya.
Melalui strategi peningkatan PAD tersebut, Pemkab Kediri berharap kemandirian fiskal daerah dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kemandirian fiskal yang lebih baik, program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal untuk masyarakat Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito. (kur/nuh)
