JAVASATU.COM- Sebanyak 56 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Gresik masuk wilayah rawan kekeringan sepanjang 2026. Dampaknya mulai dirasakan sektor pertanian, dengan 1.177 petani mengalami gagal panen (puso) akibat minimnya pasokan air. Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada para petani terdampak di Pendopo Kecamatan Cerme, Rabu (8/7/2026).
Bantuan yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik itu diberikan kepada petani yang telah melalui proses verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) oleh Dinas Pertanian.
“Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban panjenengan semua. Bantuan ini kami salurkan berdasarkan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak,” kata Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Status siaga darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 300.2.1/284/HK/437.12/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah mempercepat penanganan dampak kekeringan, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Data Pemkab Gresik menunjukkan, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan tersebar di 56 desa pada 11 kecamatan. Kondisi tersebut dipicu musim kemarau yang lebih panjang akibat fenomena El Niño, sehingga debit air di sungai, waduk, dan sumur mengalami penurunan signifikan.
“Harapan kami, Gresik ke depan semakin terbebas dari banjir dan kekeringan, sehingga para petani dapat kembali panen dengan lancar, hasilnya meningkat, dan semakin sejahtera, apalagi harga gabah saat ini juga sedang baik,” ujar Yani.
Dari total 1.177 penerima bantuan, sebanyak 1.013 petani berasal dari Kecamatan Cerme, 135 petani dari Kecamatan Duduksampeyan, dan 29 petani dari Kecamatan Benjeng. Khusus di Kecamatan Cerme, penerima bantuan berasal dari Desa Morowudi, Sukoanyar, Dadapkuning, Ngembung, Guranganyar, Pandu, dan Cagakagung.
Selain bantuan sosial, Pemkab Gresik juga menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Upaya tersebut meliputi normalisasi embung, pembangunan jaringan irigasi yang adaptif, penggunaan varietas benih tahan kekeringan, hingga penguatan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
“Penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Kita harus membangun sistem yang lebih tangguh agar petani Gresik tetap mampu berproduksi meski menghadapi anomali cuaca,” tegas Yani.
Sementara itu, Wati, petani asal Desa Guranganyar, Kecamatan Cerme, mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu setelah gagal panen akibat kekeringan.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah peduli dengan kondisi kami para petani,” tutur Wati. (bas/arf)
